Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Press Release: Intergovernmental Committee for the Nagoya Protocol (ICNP 1)

[English Version]

Montreal 6-10, 2011

Pertemuan Pertama Intergovernmental Committee for the Nagoya Protocol (ICNP 1) telah diselenggarakan di Montreal tanggal 6-10 Juni 2011. Pertemuan dipimpin oleh Co-chair Fernando Casas (Columbia) dan Janet Lowe (New Zealand) dan dihadiri oleh wakil-wakil Negara Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), organisasi internasional, Non-governmental organization, kalangan industri, akademisi,  dan kelompok Indigenous and Local Communities (ILCs). Delegasi RI dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

ICNP dibentuk berdasarkan keputusan nomor X/I paragraf 7 COP 10 CBD. Pertemuan ICNP-1  bertujuan mempersiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam Pertemuan Para Pihak yang pertama (MOP 1) dari Protokol Nagoya. Terdapat empat agenda yang dibahas dalam pertemuan ICNP 1 yaitu terkait dengan a) modalitas bagi pembentukan Access and Benefit Sharing (ABS) Clearing House, b) upaya-upaya peningkatan pembangunan kepasitas (capacity building), c) upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman (awareness raising), dan upaya-upaya mendukung kepatuhan (compliance).

Pertemuan ICNP-1 merupakan pertemuan pertama setelah Konferensi Para Pihak ke-10 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP 10 CBD) di Nagoya, bulan Oktober 2010 yang berhasil mengadopsi suatu Protokol yang bertujuan untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan merata terhadap pemanfaatan sumber daya genetik (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity/ Protokol Nagoya).

Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan terhadap Protokol Nagoya agar pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia dapat diatur pemberian aksesnya dan diimbangi dengan pembagian keuntungan yang adil. Dalam kaitan ini, Indonesia telah melakukan penandatangan Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011.