Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Press Release: Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group ke-36 di Saskatoon, Kanada

Saskatoon, 9 September 2011

Foto bersama Ketua-Ketua Delegasi PTM ke-36 Cairns Group di Saskatoon, Kanada, 8 September 2011

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Cairns Group ke-36 telah dilaksanakan di Saskatoon, Kanada pada tanggal 7-9 September 2011. Pertemuan dihadiri oleh 26 negara terdiri dari 19 negara anggota Cairns Group,  yaitu Afrika Selatan, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Filipina, Guatemala, Indonesia, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Malaysia, Pakistan, Paraguay, Peru, Selandia Baru, Thailand dan Uruguay ; dan 7 negara selaku undangan khusus yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Maroko, Meksiko, Federasi Rusia dan 1 negara Observer, Vietnam.

Dalam pertemuan tersebut, 6 (enam) negara diwakili oleh Menteri dan 12  anggota diwakili oleh pejabat tinggi. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian  dan terdiri dari  unsur Kementerian Pertanian, Dubes RI untuk WTO dan unsur PTRI Jenewa, KBRI Ottawa dan KBRI Washington, D.C.. Pertemuan telah membahas serangkaian isu terkait Putaran Doha, memperkuat perdagangan produk pertanian dan keamanan pangan, serta aksesi Rusia ke WTO.

Foto Delri dengan the Hon. Gerry Ritz, Menteri Pertanian dan Agri-Food Kanada

Dalam pembahasan mata agenda, Pertemuan telah melakukan diskusi mengenai situasi terkini Perundingan Putaran Doha dan arah/tujuan Konferensi Tingkat Menteri WTO pada bulan Desember 2011. PTM menghasilkan beberapa alternatif solusi menghadapi perundingan Doha ke depan yaitu :

  1. tetap berupaya melanjutkan perundingan sebagaimana halnya yang telah dilakukan selama ini,
  2. perlunya periode of reflection selama 3 tahun, dengan harapan akan muncul berbagai perkembangan baru yang dapat mempengaruhi posisi runding negara utama sehingga dimungkinkan dilakukan perundingan baru,
  3. re-engineering untuk melihat kembali berbagai mandat Doha dan tujuan perundingan  termasuk melihat kembali prinsip single undertaking yang dinilai telah turut menyebabkan terjadinya deadlock dalam perundingan Doha. Beberapa delegasi menyarankan agar critical mass agreement dapat menjadi dasar dalam mengupayakan tercapainya persetujuan atas substansi perundingan.

Pertemuan juga telah membahas volatilitas harga komoditi pertanian yang berdampak pada keamanan pangan khususnya negara-negara yang tergolong net importir bahan pangan. Salah satu dampak dari kebijakan yang mendistorsi perdagangan dan ulah spekulan adalah volatilitas harga produk pertanian yang terjadi pada saat tingkat permintaan masih bisa dipenuhi oleh suplai produk pertanian. Untuk itu, reformasi sistem perdagangan dan kebijakan sektor pertanian perlu dilanjutkan untuk menciptakan sistem yang fair dan berorientasi pasar serta memberikan nilai tambah, khususnya bagi petani kecil di negara berkembang.

Kemandegan Perundingan Putaran Doha menyebabkan berbagai kebijakan subsidi domestik dan subsidi ekspor negara maju terus berlanjut. Hal ini berdampak pada akses pasar produk pertanian negara berkembang dan keamanan pangan. Untuk itu, Cairns Group akan bekerja sama dalam melakukan monitoring terhadap berbagai distorsi perdagangan produk pertanian dan mengembangkan rekomendasi mengenai langkah-langkah reformasi sektor pertanian. Delegasi RI menekankan agar reformasi sektor pertanian perlu disertai dengan pemberian special and differential treatment, sehingga memungkinkan negara berkembang melakukan reformasi yang diperlukan.

Pertemuan juga merekomendasikan, agar semua anggota WTO membahas secara terbuka untuk menyusun langkah ke depan secara jelas dan realistik agar tercipta reformasi dan sistem perdagangan yang fair, berorientasi pasar sesuai dengan Mandat Pembangunan Doha. Dalam hal ini, kesepakatan yang telah dilaksanakan di WTO, khususnya terkait the Agreement on Agriculture, the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), serta hasil kerja berbagai institusi standar internasional seperti CODEX untuk food labelling dinilai dapat membantu dalam mencari jalan keluar permasalahan dimaksud.

Isu keamanan pangan merupakan isu yang dinilai sangat komplek dan multi facet.   Meningkatnya populasi dunia berdampak pada perlunya peningkatan produksi pertanian hingga 70 persen. Untuk itu, perlu ditemukan cara-cara baru yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaikai akses  pangan melalui peningkatan pendapatan petani dan pengurangan angka kemiskinan. Reformasi kebijakan perdagangan dinilai memiliki peran signifikan dalam mencapai keamanan pangan.

Pertemuan menyambut baik rencana Pemerintah Kanada untuk menyelenggarakan konferensi guna membahas standarisasi internasional, khususnya terkait genetically modified product (GMO). Produk berbasis biotek, seperti GMO memiliki peluang untuk terus dikembangkan guna meningkatkan produksi pertanian. Namun demikian, banyak negara memiliki pandangan berbeda dikarenakan oleh kekhawatiran akan dampak negatif produk GMO terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Isu aksesi Rusia ke WTO masih terkendala oleh perbedaan posisi antara beberapa anggota Cairns Group dengan Rusia, terkait tingkat subsidi domestik dan kebijakan akses pasar Rusia. Untuk itu, kedua belah pihak sepakat untuk terus  mencari titik temu sehingga memungkinkan proses aksesi Rusia dapat diselesaikan pada tahun 2011.

Ketua Delri menyampaikan intervensi dalam PTM ke-36 Cairns Group di Saskatoon, Kanada, 7-9 September 2011

Secara umum PTM Cairns Group berjalan baik. Delegasi Indonesia berperan aktif mengupayakan special and differential treatment menjadi bagian integral reformasi sektor pertanian sebagaimana tercermin dalam Communique Cairns Group kali ini, disamping isu mengenai food labelling. Delri juga melakukan pertemuan bilateral dengan Kanada dan Chile, guna membahas berbagai persoalan dan upaya meningkatkan hubungan perdagangan yang menguntungkan kedua pihak.

Sumber: KBRI Ottawa