Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Kunjungan Studi Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Indonesia ke Ottawa dan Montreal, Kanada, 24-29 Oktober 2011

Diskusi antara Usman Abdhali Watik dengan Office of Information Commissioner Kanada, terdiri dari Julie Lévesque, Legal Counsel, Christian Picard, Director, Strategic Case Management Team dan Ross Hodgins, Special Advisor

Wakil Ketua Komisi Pusat Indonesia, Usman Abdhali Watik, pada 24-29 Oktober 2011, melakukan kunjungan studi ke Kota Ottawa dan Kota Montreal, Kanada untuk melakukan pembahasan hasil resolusi International Conference of Information Commission (ICIC) dan studi terkait pelaksanaan Access to Information Act Kanada yang dikeluarkan pada tahun 1983. Di Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada WNI untuk mengakses informasi publik di setiap Badan Publik di Indonesia. Transparansi publik yang tinggi merupakan salah satu langkah menuju Good Governance. Berdasarkan survey Transparency International Tahun 2010, Kanada masuk dalam peringkat ke-6 terbersih dalam Corruption Perceptions Index, setelah Denmark, Skandinavia, Finlandia, Jerman dan Singapura, dan Indonesia peringkat 102. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil best practices dari Kanada yang telah mempraktekkannya sejak 28 tahun yang lalu.

Selama di Kanada, Usman Abdhali Watik bertemu dengan (1) Office of the Information Commissioner Kanada, yang terdiri dari Ross Hodgins (Special Advisor), Christian Picard (Director for Strategic Case Management), Julie Levesque (Legal Councel), (2) Treasury Board Secreatariat Kanada, yang terdiri dari Mimi M. Lepage, (Executive Director for Information and Privacy Policy) dan Dennis Orbay (Chief for Intergovernmental Affairs), (3) Public Service Commission Kanada, yaitu Maria Barrados (Presiden) dan (4) France Houle dari Fakultas Hukum Universitas Montreal, serta melakukan diskusi melalui telepon dengan (5) Toby Mendel, Direktur Eksekutif Centre for Law and Democracy, International yang berbasis di Halifax dan (6) John Hinds, Presiden dan CEO Canadian Newspapers Association yang berbasis di Toronto. Selain itu, Usman Abdhali Watik memberikan paparan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Pelayanan Publik kepada KBRI Ottawa dan wakil-wakil masyarakat Indonesia di Ottawa.

Dari hasil studi tersebut, diperoleh informasi bahwa seluruh Warga Negara dan permanent resident Kanada serta Perusahaan-perusahaan di Kanada, berhak mengakses informasi yang mereka perlukan dari Badan-badan Publik, crown corporations dan para officials Parlemen, kecuali diputuskan sebaliknya. Informasi yang tidak dapat diakses adalah inforrmasi bersifat pribadi atau informasi yang jika diumumkan dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara. Proses yang harus dilakukan adalah meminta informasi tersebut kepada pihak-pihak dimaksud dan mereka akan mendapatkan jawaban dalam waktu 30 hari. Jika tidak puas dengan jawaban tersebut, mereka dapat mengadukannya kepada Komisi Informasi Kanada, yang kemudian merekomendasikan informasi tersebut dapat diakses atau tidak. Sekiranya Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi tersebut tidak dapat diakses, peminta informasi dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan mulai dari Federal Court, hingga ke Supreme Court. Kasus yang dibawa ke Supreme Court umumnya sangat sedikit, karena proses panjang yang harus dilalui dan Supreme Court berhak memutuskan layak atau tidaknya suatu kasus diajukan ke Supreme Court. Sebagian besar kasus, umumnya diselesaikan melalui proses mediasi.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Indonesia, Usman Abdhali Watik, seusai pertemuan dengan Mimi M. Lepage, Executive Director, Information and Privacy Policy dari Treasury Board of Canada Secretariat

Dalam menentukan suatu informasi dapat diakses atau tidak, berbeda dengan Komisi Informasi Kanada yang hanya memberikan rekomendasi, Komisi Informasi Pusat Indonesia dapat memberikan putusan tentang terbuka atau tertutupnya suatu informasi bagi publik. Di Indonesia maupun di Kanada, jika penuntut informasi tidak mendapatkan respon yang diharapkan, mereka dapat membawa kasus mereka ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah hampir semua Badan Publik sebagai subyek dari Access to Information Act Kanada memanfaatkan software yang memproses semua permintaan informasi yang masuk secara mendetil dengan output yang mendetil pula, sehingga pelayanan informasi berjalan sesuai target. Software ini telah dikembangkan sejak tahun 1999 dan Kanada adalah salah satu negara pelopornya. Terkait pelayanan publik untuk akses informasi, Badan-badan publik di Indonesia umumnya masih melakukannya secara manual. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menggali lebih lanjut pemanfaatan software demi penanganan informasi publik yang lebih efektif dan efisien. (CR)