Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Ketentuan Kandungan Gizi Sebagai Standar Label Pangan untuk Perlindungan Konsumen

Sidang Codex Committee on Food Labeling (CCFL) ke – 40 di Ottawa,  Kanada, 15 – 18 Mei 2012 membahas ketentuan mengenai standar label pangan dalam upaya perlindungan konsumen. Kegiatan ini sejalan dengan program World Health Organization (WHO) mengenai Global strategy on diet and physical activity. Upaya pencegahan penyakit tidak menular (non – communicable diseases-NCD), termasuk jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus merupakan masalah global saat ini. Sidang dihadiri oleh 220 (dua ratus duapuluh) delegasi dari 63 (enam puluh tiga) negara, 1 (satu) Perwakilan Uni Eropa serta 20 (dua puluh) Organisasi Internasional.

Delegasi RI diketuai oleh Direktur Standardisasi Produk Pangan BPOM, dengan anggota Ka Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, Kementan, Kasubdit Penilaian Makanan dan BTP BPOM, dan wakil dari Kementerian Perdagangan serta Atdag KBRI Ottawa. Tujuan keikutsertaan Delri adalah untuk mengamankan kebijakan Indonesia agar terakomodasi pada hasil Sidang CCFL ke 40 dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan internasional di bidang label pangan.

Ketentuan pengaturan pencantuman sejumlah keterangan pada label pangan diperlukan agar konsumen mendapatkan informasi dengan baik tentang kandungan zat gizi dan manfaat pangan. Adapun tata cara yang diatur antara lain adalah persyaratan pencantuman klaim tanpa penambahan garam, tanpa penambahan gula, dan klaim tentang asam lemak trans (trans fatty acid). Label kandungan garam dalam produk pangan termasuk penggunaan sumber garam lain yang berasal dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan baku pangan.

Di kemudian hari hasil sidang CCFL ini akan menjadi rujukan penyusunan kebijakan dan tindakan terkait label pangan oleh Pemerintah. Pihak swasta terutama produsen pangan harus  memperhatikan ketentuan tentang label pangan tersebut dalam upaya perlindungan konsumen.

Pemerintah RI telah menerbitkan beberapa peraturan tentang klaim dan pencantuman informasi nilai gizi. Meskipun demikian, Peraturan dimaksud belum secara spesifik memuat poin-poin yang dikaitkan dengan isu penyakit tidak menular (KBRI Ottawa/SW).