Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Kunjungan Kerja Panitia Perancang Undang-Undang Tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender DPD RI ke Ottawa dan ke Toronto, 23-30 April 2012

Panitia Perancang Undang-Undang Tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender Dewan Perwakilan Daerah RI (PPUU DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Ottawa dan ke Toronto, tanggal 23-30 April 2012, guna mendapatkan berbagai masukan dari kalangan Parlemen, akademisi, LSM, UN Women di Kanada mengenai proses pembuatan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender serta peran masyarakat dan LSM dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Kunjungan Kerja ini merupakan momentum penting setelah Canada-Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG), khususnya setelah Executive Committee CIPFG pihak Kanada aktif kembali tanggal 27 Maret 2012.

Pertemuan Panitia Perancang Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender DPD RI dengan Standing Committee on the Status of Women, House of Commons Kanada, Ottawa, 25 April 2012

Pembahasan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia memerlukan dialog dengan berbagai negara mitra, termasuk Kanada, serta memerlukan proses lama untuk mencari bentuk yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. DPD RI juga meminta masukan mengenai berbagai pengalaman dan praktek terbaik di Kanada dalam upaya membangun kesetaraan gender.

Ketua Standing Committee on the Status of Woman, Ms. Marie-Claude Morin, serta para anggota Komite tersebut menekankan bahwa kesetaraan gender terus diupayakan di Kanada. Keberadaan Standing Committee on the Status of Woman yang berdiri tahun 2004 merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Komite ini setara dengan Komite-Komite lainnya di Kanada, bahkan memiliki ruang lingkup yang lebih besar dibandingkan yang lain, mengingat hampir semua RUU harus mereka bahas untuk memastikan bahwa RUU tersebut tidak berdampak negative bagi kaum perempuan. Di Parlemen Kanada, terdapat jalur khusus yang disebut gender lane. Melalui jalur ini, seluruh RUU dikaji untuk memastikan bahwa jika suatu RUU disahkan menjadi Undang-Undang, implementasinya tidak akan berpengaruh buruk, tidak hanya bagi kaum perempuan, namun juga bagi kaum laki-laki.

Dr. Ann Denis, Dosen Universitas Ottawa menginformasikan bahwa Program Studi Kajian Perempuan di Universitas Ottawa dimulai tahun 1970-an sehingga masih terbilang dini. Pada masa itu, isu kesetaraan gender belum mendapatkan pengakuan. Melalui perjuangan yang konsisten, kini para akademisi dan cendikiawan di bidang kesetaraan gender menjadi mitra Parlemen dan Pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan terkait. Parlemen dan Pemerintah Kanada meminta masukan dari mereka dalam berbagai proses pembentukan kebijakan. Dr. Ann Denis juga menginformasikan bahwa mahasiswa-mahasiswa Program studi kaji perempuan sejak dini dimagangkan dalam berbagai LSM Perempuan, sehingga dapat terlibat langsung dalam upaya-upaya memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam pertemuan dengan Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW), DPD RI melakukan telekonferensi dengan Ms. Marilyn Porter, salah satu board member CRIAW yang pernah lama melakukan penelitian di Indonesia dan erat bekerja sama dengan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan). Ms. Porter memahami perlunya proses dialog dan waktu yang lama dalam pembentukan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat banyak organisasi perempuan yang kuat dan sebaiknya DPD RI bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut, misalnya dengan KOMNAS Perempuan dalam proses pembahasan RUU tentang kesetaraan gender.

Pertemuan Panitia Perancang Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender DPD RI dengan Canadian Research Institute on the Advancement of Women (CRIAW) di Ottawa, 25 April 2012

Senator Mac Harb, Co Chair Canada Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG) memberikan dukungan kepada DPD RI untuk aktif menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, DPD RI dapat mempertangungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Berkaitan dengan proses penyusunan RUU, Senator Mac Harb menyarankan untuk memperkuat Legal Department dalam struktur Parlemen RI dengan mempekerjakan legal drafter dan peneliti professional, sehingga produk RUU yang dihasilkan maksimal. PPUU DPD RI mengemukakan bahwa Parlemen RI baru saja membentuk Law Centre yang secara bertahap dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Dalam kerangka CIPFG, Senator Mac Harb siap untuk terus bekerja sama dengan Parlemen Indonesia.

Mrs. Joy Smith, Member of Parliament menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menikmati/mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki pemikiran yang terbuka untuk berperan dan menduduki profesi-profesi yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

Ms. Almas Jiwani, Presiden United Nations Women Canada menyampaikan bahwa Kanada sukses menerapkan deklarasi PBB terkait Human Rights, diantaranya hak untuk wanita, karena Kanada memasukkan implementasi hak tersebut dalam kebijakannya. Ms.Jiwani menekankan pentingnya lembaga seperti DPD menyadarkan kaum perempuan Indonesia bahwa mereka memiliki kekuatan, karena isu utama kesetaraan gender adalah kaum perempuan tidak mengetahui kalau mereka memiliki kekuatan. Ms. Jiwani akan memasukkan Indonesia dalam agenda kegiatannya dan akan memberikan rekomendasi serta strategi untuk kemajuan perempuan Indonesia.

Delegasi PPUU DPD RI juga melakukan pertemuan dengan KBRI Ottawa, yang dipimpin oleh Duta Besar RI Ottawa, H.E. Dienne H. Moehario, serta dengan KJRI Toronto, dipimpin oleh Head of Chancery KJRI Toronto, Sudarsono Soedirlan, yang mewakili Konsul Jenderal RI Toronto. Selaku Koordinator Delegasi, Amang Syafrudin menyampaikan bahwa DPD RI memiliki posisi yang strategis dalam Parlemen Indonesia karena langsung mewakili suara masyarakat dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. PPUU DPD RI berupaya menelaah besarnya manfaat hasil positif yang dapat diperoleh jika RUU tersebut berhasil disahkan dan diimplementasikan.

Sumber: KBRI Ottawa