Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Agenda Pembangunan Pasca 2015, Sentralitas Isu Perempuan Krusial

Meskipun capaian dalam memajukan hak-hak perempuan dapat dirasakan, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih terus berlanjut. Kekerasan itu terjadi setiap hari di berbagai penjuru dunia, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik.  Kemiskinan dipandang sebagai hambatan utama dalam upaya pemajuan kaum perempuan. Faktanya, kemiskinan memperlambat pencapaian sasaran-sasaran dalam Millennium Development Goals (MDGs).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar sampaikan hal tersebut dalam pernyataan mewakili seluruh negara ASEAN pada Sidang Komite tentang Status Perempuan PBB (Commission on the Status of Women/CSW) Sesi ke-57. Sidang bertema “The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls” ini tengah berlangsung di Markas Besar PBB, New York, 4-15 Maret 2013.

Dalam sidang itu, Linda menyatakan Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya mendesak agar isu gender diangkat dalam agenda pembangunan pasca 2015, baik di negara berkembang maupun negara maju.

“CSW didorong untuk melakukan upaya aktif guna memastikan sentralitas isu perempuan dalam agenda pembangunan pasca 2015,” imbuhnya.

Sikap ASEAN dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan telah tercermin pada “ASEAN Declaration on the Elimination of Violence against Women” yang disahkan pada tahun 2004.

“Karena itu, ASEAN mendukung sepenuhnya kebijakan dan program dalam sistem nasional sebagai bagian dari pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk memperkuat pengarusutamaan jender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan,” lanjut Linda.

Pemerataan pembangunan dan perdamaian, tuturnya, tidak akan pernah terjadi pada masyarakat yang tidak dapat memastikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Di sela-sela sidang, Linda bertemu dengan mitranya dari Spanyol, Norwegia dan Inggris. Dalam pertemuan itu dibicarakan pendekatan dan kesamaan pandangan guna menghindari terulangnya kegagalan Sidang CSW tahun sebelumnya.

Linda juga menjadi salah satu pembicara dalam side event yang diselenggarakan Menteri Urusan Keluarga dan Kebijakan Sosial Turki tentang “Legal Reforms and Best Practices”. Side event ini membahas upaya-upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

CSW merupakan badan subsider dari ECOSOC yang beranggotakan 45 negara sebagai badan utama pengambil keputusan global terkait kesetaraan jender dan pemajuan perempuan.

Indonesia merupakan anggota CSW untuk periode 2013-2016, setelah terakhir menjadi anggota pada periode 2007-2010.

sumber: www.kemlu.go.id , yang didapat dari situs PTRI New York.