Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Pengacara Selaku Profesi Mandiri: Kunjungan Panja RUU Tentang Advokat, Badan Legislasi DPR RI ke Ottawa, Kanada, 14-17 Mei 2013

p style=”text-align: left;”>

Pertemuan Panitia Kerja RUU tentang Advokat, Badan Legislasi DPR RI dengan Federation of Law Societies of Canada di KBRI Ottawa, Kanada, 16 Mei 2013

Panitia Kerja RUU tentang Advokat, Badan Legislasi DPR RI, berkunjung ke Ottawa, Kanada, 14-17 Mei 2013. Delegasi RI dipimpin oleh Anna Muawannah, dengan anggota Ignatius Mulyono, Nudirman Munir, Eddy Sadeli, Nurul Arifin, Achmad Dimyati Natakusumah, Azhar Romli dan Khotibul Umam Wiranu. Dalam kesempatan ini, Delegasi RI melakukan pertemuan dengan Canadian Bar Association (CBA), Supreme Court dan Federation of Law Societies of Canada (FLSC), untuk mendapatkan masukan terkait rencana pembaruaan Undang-Undang tentang Advokat di Indonesia, guna menetapkan kedudukan dan peran Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang merdeka dan mandiri, mengingat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Dalam pertemuan dengan CBA, Delegasi RI berdiskusi dengan John Hoyles (Chief Executive Oficer), Andrea Redway (Acting Director, International Development Program), Tamra Thomson (Director, Legislation and Law Reform), Sheila Redel (Director, Professional Development) dan Sean Kelly (Director, Membership). Di Supreme Court, Delegasi RI diterima oleh Mary Sue McFadyen (Deputy Registrar). Untuk pertemuan dengan FLSC, Delegasi RI berdiskusi dengan Gérald R. Tremblay (Presiden Komite Eksekutif), Jonathan G. Herman, (CEO), Stephanie Spiers (Director, Regulatory Affairs) dan Kristin Dangerfield (Senior General Counsel, Law Society of Manitoba).

Pemerintah Kanada memberikan wewenang kepada FLSC untuk mengatur profesi hukum di Kanada. FLSC terdiri dari 14 Law Societies yang tersebar di seluruh provinsi dan teritori di Kanada. Masing-masing Law Societies yang bersifat mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi ini menetapkan standar pendidikan dan persyaratan menjadi pengacara dalam yurisdiksi masing-masing. Meskipun bersifat provinsial, melalui wadah FLSC diupayakan standarisasi yang mereka susun dapat menuju standar nasional, sehingga tidak jauh berbeda satu sama lain. Di Kanada, hanya FLSC lah yang dapat memutuskan seseorang layak menjadi pengacara atau tidak. FLSC menetapkan kode etik profesi yang harus dipegang pengacara sehingga jika terbukti melanggar, mereka akan menerima berbagai bentuk sanksi, dan sanksi yang terberat adalah pencabutan izin praktek sebagai pengacara. Dalam menetapkan standar kualifikasi pengacara, FLSC mengutamakan kepentingan publik pengguna jasa pengacara.

Berbeda dengan FLSC yang mengutamakan kepentingan publik, CBA menyuarakan kepentingan pengacara. Untuk menjadi pengacara, seseorang harus menjadi anggota Law Societies di provinsi atau teritori masing-masing di bawah payung FLSC, sedangkan keanggotaan CBA bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota CBA, seorang pengacara memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hukum di Kanada, meningkatkan administrasi keadilan, meningkatkan dan mendorong akses menuju keadilan, mendorong kesetaraan profesi hukum dalam sistem hukum di Kanada, mengembangkan pengetahuan dan keahlian di bidang profesi pengacara dan memperluas jaringan. Dalam proses pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan berbagai bidang hukum, CBA kerap dimintai masukan oleh Pemerintah Kanada agar produk hukum yang dihasilkan bersifat komprehensif dari perspektif hukum terkait. Dana operasional FLSC maupun CBA sebagian besar bersumber dari uang keanggotaan kedua organisasi tersebut. FLSC beranggotakan 100.000 pengacara dan 4.000 notaris (khusus Provinsi Quebec), sedangkan CBS beranggotakan 65.000 pengacara. CBA menawarkan berbagai program pengembangan profesi pengacara secara langsung maupun online. Ini juga merupakan salah satu sumber pemasukan utama CBA.

Dalam pertemuan dengan Supreme Court, dibahas tentang 2 sistem hukum yang dipakai di Kanada. Seluruh provinsi dan teritori di Kanada menggunakan common law system untuk hukum pidana dan perdata, sedangkan Provinsi Quebec menggunakan common law system untuk hukum pidana dan civil law system untuk hukum perdata. Untuk memastikan keterwakilan kedua sistem hukum tersebut dalam supreme court, dari kesembilan hakim yang ada, 3 di antaranya berasal dari Provinsi Quebec. Supreme Court Kanada merupakan pengadilan tertinggi di Kanada sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat final dan pihak yang kalah tidak dapat naik banding lagi.

Dari keseluruhan pertemuan dengan mitra kerja di Kanada, terdapat penegasan bahwa di Kanada, para praktisi hukum, yaitu pengacara, hakim, polisi, jaksa, adalah setara dengan warga negara lainnya di mata hukum. Jika terdapat kecurigaan didukung bukti-bukti cukup bahwa mereka  melanggar hukum, maka mereka dapat diproses secara hukum.