Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Wewenang Pajak Daerah: Kunjungan Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI Ke Kanada, 1-6 Mei 2013

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja ke Kanada pada 1-6 Mei 2013. Komite IV DPD RI menangani anggaran pendapatan dan belanja, keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Administrasi Daerah, lembaga-lembaga keuangan dan perpajakan. Delegasi RI dipimpin oleh GKR Ayu Koes Indriyah (Provinsi Jawa Tengah), Wakil Ketua Komite IV, DPD RI, dan terdiri dari empat anggota, yaitu Hasby Anshory (Provinsi Jambi), Aryodhia Febriansya (Provinsi Lampung), Erma Suryani Ranik (Provinsi Kalimantan Barat) dan Nurmawati Dewi Bantilan (Provinsi Sulawesi Tengah). Di Ottawa, mereka melakukan pertemuan dengan Canada-Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG); Auditor General Kanada, Michael Ferguson; serta pertemuan dengan KBRI Ottawa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada (PERMIKA).

Pertemuan antara Komite IV DPD RI, Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario dan Canada-Indonesia Parliamentary Friendship Group, Ottawa, 2 Mei 2013

Di Montreal, dilaksanakan pertemuan dengan Michel Bissonnet, Anggota Dewan Eksekutif Kota Montreal; serta kunjungan ke Kantor Kepentingan Indonesia pada International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk mengetahui kemajuan penerbangan Indonesia di dunia internasional. Komite IV DPD RI bertujuan mendapatkan masukan tentang cara peningkatan pendapatan provinsi melalui pajak, sejalan dengan RUU Revisi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mereka ajukan.

Dalam pertemuan dengan CIPFG, Delegasi RI diterima oleh salah satu Co-Chair CIPFG, Senator Mac Harb dan anggota CIPFG lainnya, yaitu Senator Salma Ataullahjan, Senator Nancy Ruth, Senator Than Hai Ngo dan Randal Garrison, M.P. CIPFG menyampaikan bahwa: 1) Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi di Kanada memiliki wewenang tersendiri dalam bidang perpajakan. Keduanya dapat memungut pajak untuk pelayanan yang sama, namun persentasenya berbeda. 2) Dalam sistem perpajakan di Kanada, individu dan badan usaha membayar pajak kepada Pemerintah Kanada, yaitu kepada Canada Revenue Agency (Kantor Pajak yang dipimpin oleh Menteri). Pajak dimaksud kemudian disampaikan kepada Provinsi, yang kemudian akan mendistribusikannya kepada kota-kota di provinsi tersebut. 3) Provinsi di Kanada memiliki wewenang untuk menetapkan persentase pajak, namun hal ini diharmonisasikan dengan Kebijakan Pemerintah Federal. Misalnya, jika suatu provinsi memutuskan untuk meningkatkan persentase pajak penghasilan, Pemerintah Federal akan menurunkan persentase pajak penghasilan yang mereka pungut sehingga jumlah pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak tetap sama. 4) Sekitar 75% anggaran belanja Kanada diperuntukkan layanan kesehatan.

Untuk pertemuan di Montreal, Mr. Bissonnet didampingi oleh staf ahli bidang keuangan Kota Montreal, Stephanie Rault, Advisor, Budget Planning dan Tax Specialist, serta Anne-Marie Lemieux, Pengacara. Mereka memberikan penjelasan tentang perbedaan wewenang pajak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten. Pemerintah Provinsi Quebec memungut pajak perorangan dan badan usaha, sedangkan Pemerintah Kota Montreal memungut pajak bumi dan bangunan serta menentukan tarif. Mereka menekankan bahwa dengan memungut pajak barang-barang tak bergerak, Kota Montreal mendapatkan keuntungan berupa pendapatan yang stabil. Dua per tiga pendapatan Kota Montreal berasal dari pajak bumi dan bangunan. Untuk menyeimbangkan persentase sumber pendapatan mereka, Kota Montreal mengajukan agar Provinsi Quebec memperbolehkan mereka melakukan berbagai pungutan tertentu yang tidak diperbolehkan bagi kota-kota lainnya di Provinsi Quebec, seperti penetapan tarif parkir yang berbeda berdasarkan lokasi. Permohonan ini diterima oleh Provinsi Quebec.

Dalam pertemuan dengan Auditor General/Ketua BPK Kanada, Michael Ferguson, diinformasikan: 1) Auditor General Kanada memeriksa program-program Pemerintah Federal, termasuk program Canada Revenue Agency (CRA) terkait perpajakan untuk menentukan apakah Badan tersebut telah melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah terjadi penyelewengan. 2) Program penyetaraan, yaitu transfer dana yang dilakukan oleh Pemerintah Federal kepada provinsi-provinsi di Kanada, berdasarkan kemampuan ekonomi provinsi tersebut. Dengan menggunakan perhitungan tertentu, Provinsi Alberta tidak menerima transfer dana program penyetaraan karena kemampuan ekonomi Provinsi Alberta dinilai jauh di atas provinsi-provinsi lainnya. Teritori-teritori di Kanada juga menerima transfer dana dari Pemerintah Federal, dengan perhitungan yang berbeda.

Komite IV DPD RI akan memanfaatkan masukan-masukan tersebut untuk memperkaya analisa tentang pentingnya memberikan wewenang pemungutan pajak yang lebih kepada provinsi-provinsi di Indonesia sehingga dapat lebih mandiri secara finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah.