Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Wakil Tetap RI Pada ICAO Menyerahkan Piagam Aksesi Konvensi Montreal 1999 Kepada Sekretaris Jenderal ICAO

Pada hari Senin, 20 Maret 2017, bertempat di Kantor Pusat Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization / ICAO) di Montreal, Kanada, Duta Besar LBBP RI untuk Kanada dan Wakil Tetap RI untuk ICAO, Dr. Teuku Faizasyah, menyerahkan Piagam Aksesi Konvensi Montreal 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air / Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Angkutan Udara Internasional), kepada Sekretaris Jenderal ICAO, Dr. Fang Liu.

Dr. Fang Liu, selain menyambut gembira selesainya proses ratifikasi yang dilakukan Indonesia, juga menyampaikan bahwa penyerahan Piagam Aksesi ini memiliki nilai khusus bagi ICAO baik dari aspek hukum maupun politis.

Disebutkan bahwa dari aspek hukum, aksesi Indonesia terhadap Konvensi Montreal 1999 kian memperlihatkan semakin luasnya penerimaan negara terhadap aturan angkutan udara internasional. Indonesia menjadi negara ke-125 dari 191 negara anggota ICAO yang telah menyelesaikan proses pengesahan Konvensi ini. Dari aspek politis, aksesi Indonesia diharapkan dapat mendorong negara anggota ICAO lainnya, terutama di kawasan Asia Pasifik, untuk segera mengesahkan Konvensi Montreal 1999. Indonesia menjadi negara ke-19 dari 38 negara Asia Pasifik yang telah mengesahkan Konvensi ini.

Selain itu, Dr. Fang Liu juga mengharapkan Indonesia untuk dapat memprioritaskan aksesi berbagai instrument hukum/Konvensi ICAO penting lainnya.

Dubes LBBP RI menyerahkan Piagam Aksesi Konvensi Montreal 1999 kepada Sekjen ICAO Dr. Fang Liu

Duta Besar Teuku Faizasyah, dalam sambutannya menyatakan bahwa penyerahan Piagam Aksesi ini menandai kesiapan Indonesia untuk menerapkan aturan angkutan udara internasional yang modern ke dalam sistem penerbangan nasional. Hal ini juga mencerminkan besarnya komitmen dan dukungan Pemerintah Indonesia untuk membantu ICAO mencapai tujuan strategisnya dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjadikan penerbangan sipil internasional memiliki manfaat ekonomi dan pembangunan bagi seluruh negara anggotanya.

Secara khusus disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 sebenarnya telah pula menetapkan aturan yang memberikan ganti rugi terhadap pengguna jasa penerbangan apabila terjadi kecelakaan sebesar Rp. 1,25 Milyar. Sejatinya (in spirit) Indonesia sudah mengindahkan norma-norma dan regulasi yang terkandung dalam Konvensi Montreal 1999 tersebut.

Konvensi Montreal 1999 memodernisasi aturan hukum angkutan udara internasional yang dimuat dalam Konvensi Warsawa 1929, dan mengunifikasi norma-norma hukum angkutan udara internasional dengan lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi penumpang, barang bagasi dan kargo dengan aturan tanggung jawab pengangkut dan skema kompensasi bagi konsumen.

Norma hukum yang diatur dalam Konvensi Montreal 1999 kini telah menjadi bagian hukum nasional dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2016 pada tanggal 23 November 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 7 Konvensi Montreal 1999, aturan hukum Konvensi Montreal akan mulai berlaku mengikat antara Indonesia dan negara pihak pada Konvensi pada tanggal 19 Mei 2017, atau 60 (enam puluh) hari paska tanggal penyerahan Piagam Aksesi kepada Sekjen ICAO.