Kedutaan Besar Republik Indonesia
Ottawa
Embassy of the Republic of Indonesia
Ambassade de la RÉpublique d'Indonésie

Category: Politics

Aircraft maker hands over 5 helicopters, one aircraft to Defense Ministry

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) handed over on Tuesday five helicopters and one CN285 maritime patrol aircraft ordered by the Defense Ministry.

PTDI president director Elfien Goentoro said in Bandung on Tuesday that three helicopters would be operated by the Army, while two antisubmarine helicopters and one CN235 maritime patrol aircraft would be operated by the Navy.

Elfien explained that on Dec. 7, 2012, PTDI and the ministry signed a purchase contract for 12 helicopters and one CN235 plane. PTDI had previously delivered helicopters on Sept. 26, 2014, Dec. 22, 2016, and July 14, 2016.

a�?With the latest handover of the three helicopters, PTDI has delivered nine of the 12 helicopters purchased by Defense Ministry,a�? he added during the handover ceremony at the PTDI fixed-wing hangar in Bandung as reported byA�kompas.com.

The remaining three helicopters will be delivered in late January, he added.

Elfien said the AS type 555 AP helicopters had been produced in a collaboration between PTDI and Airbus.

Meanwhile, Minister Ryamizard Ryacudu said Indonesia needed to develop its defense industry as the country was projected to become one of the worlda��s economic powers.

He said PTDI played an important role in developing the defense industry. a�?At least we have produced [defense equipment] for ourselves as a step toward becoming a world defense industry producer,a�? he added. (bbn)

70 tahun Pertempuran Angkatan Laut Sekutu Melawan Jerman di Samudera Atlantik

Ottawa – Minggu pertama di bulan Mei, yaitu tanggal 2 Mei 2015, ada suasana yang berbeda di kota Ottawa. Apabila dihari-hari sebelumnya jalanan di kota terbilang lancar untuk dilalui, kali ini terdapat banyak sendatan di jalanan utama. Tibanya musim semi memang tampak semarak karena masyarakat Kanada pada umumnya lebih banyak beraktivitas di luar rumah untuk menikmati sapuan sinar matahari yang nyaris hilang selama enam bulan musim dingin.

Namun pada hari ini, hiruk-pikuk di Ibu Kota Kanada tersebut juga disebabkan oleh peringatan 70 tahun pertempuran angkatan laut Sekutu melawan angkatan laut Jerman di Samudera Atlantik. Perayaan hari istimewa tersebut dilangsungkan di ‘Monumen Nasional Peperangan’ (National War Memorial) di pusat kota dan oleh karenanya beberapa jalan utama terpaksa ditutup selagi upacara berlangsung.

Tujuh puluh tahun yang lalu di bulan Mei 1945, kapal selam terakhir Jerman (U-Boats) menyerahkan diri pada Sekutu, tidak lama setelah tercapainya pembebasan Eropa dari cengkeraman pendudukan Nazi Jermana��Victory in Europe Day (VE-Day).

Setelah berhasil menenggelamkan kapal penumpang Inggris (Athenia) di tepi pantai Irlandia di tahun 1939, kapal-kapal selam Jerman telah menebarkan kecemasan yang mendalam, tidak saja bagi armada angkatan laut Sekutu di Samudra Atlantik tetapi juga bagi kapal-kapal dagang komersial yang berlayar di lautan tersebut.

Saya sungguh beruntung dapat bertemu, walaupun hanya sebentar, dengan seorang ibu yang pernah bertugas di angkatan laut Kanada pada saat pertempuran di Atlantik semasa Perang Dunia II. Sayangnya saya tidak berhasil mendapatkan nama sang Ibu karena dirinya tengah asyik menceritakan ketegangan suasana peperangan di tengah samudera pada masa itu.

Dirinya pada waktu itu bertugas sebagai pembaca a�?kode sandia�� antar kapal dan sekaligus mengamat-amati apabila ada tanda-tanda pergerakan kapal selam musuh. Suatu tugas yang tidaklah mudah, terlebih lagi saat dirinya harus senantiasa awas dan sigap di tengah ganasnya gejolak ombak di samudera tersebut.

Perannya sebagai pembaca a�?kode sandia�� mengingatkan saya pada film the Imitation Game yang berhasil memenangkan Academy Award untuk kategori best adapted screenplay. Film tersebut mengisahkan keberhasilan ilmuwan Alan TuringA�menciptakan a�?mesin universala�� (universal machine) yang mampu memecahkan kode rahasia Nazi (enigma code) sehingga pasukan Sekutu akhirnya dapat menganalisa pergerakan mesin-mesin perang Jerman, termasuk kapal-kapal selam.

Indonesia tahun ini pun merayakan 70 tahun kemerdekaannya, terbebas dari penjajahan Kolonial Belanda. Mungkin dewasa inia��juga karena faktor usiaa��sudah jauh berkurang jumlah veteran perang kemerdekaan Indonesia yang dapat mengisahkan perjuangan mereka di era revolusi dahulu.

Sifat peperangan gerilya di waktu itu tidaklah dicirikan oleh pertempuran di mandala laut. Pertempuran laut antara Indonesia dan Belanda yang tercatat dalam lembaran sejarah nasional terjadi 18 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Dalam a�?Pertempuran Laut Arua�� di tahun 1962 yang tersohor, Komodor Yos Sudarso sebagai pemimpin armada tempur Indonesia saat itu gugur.

Pada akhirnya dan dalam konteks kekinian, angkatan laut Indonesia yang digdayaa��dilengkapi pasukan yang piawai, dengan kemampuan alutsista yang handal, termasuk di bidang intelijena��merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara kelautan. Semoga, tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan menjadikan Indonesia semakin jaya di lautan (Jalesveva Jayamahe).

Teuku Faizasyah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada

Sumber : www.detik.com, Selasa 5 Mei 2015

SBY kicks off ASEAN tour

State visit: President Susilo Bambang Yudhoyono (second left) and his wife Kristiani Herawati (right) are seated at a table for lunch with his Singapore counterpart Tony Tan (second right) and his wife Mary Chee Monday in Singapore. Yudhoyono will also receive an honorary degree of Doctor of Letters from Nanyang Technological University of Singapore during his visit to the city-state. (AP/Wong Maye-E)

President Susilo Bambang Yudhoyono has departed to Singapore where he will begin his five-day state visit to three ASEAN nations.

The Garuda Indonesia Boeing B737-800 carrying the President, First Lady Ani Yudhoyono and delegates took off from Halim Perdanakusuma International Airport in East Jakarta on Monday morning.

Among Cabinet members accompanying the President were Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Djoko Suyanto, Foreign Minister Marty Natalegawa, Defense Minister Purnomo Yusgiantoro and Cabinet Secretary Dipo Alam.

“I will attend the Indonesia-Singapore annual Leadersa�� Retreat in Singapore, then I will visit Myanmar to have a bilateral meeting with President U Thein Sein in Nya Pyi Taw,” Yudhoyono told a press conference before departing.

From Myanmar, Yudhoyono will fly to Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, to attend the 22nd ASEAN Summit.

On the sidelines of the summit, Yudhoyono will also attend the 9th Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Summit and the 7th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit.

Yudhoyono said he would also receive an honorary doctorate from Nanyang Technological Universitya��s (NTU) Rajaratnam School of International Studies (RSIS).

In 2009, the NTU was put under the scrutiny of the Indonesian people following the death of the Indonesian student, David Hartanto Widjaja.

A Singaporean court declared David had committed suicide. His family believed it was not possible for David to intentionally end his life, saying he had displayed no signs of depression. The public outcry at that time pushed the Indonesian government to carry out decisive action to ensure Singapore would bring a�?justice and the truth.a�?

The visit to Myanmar, meanwhile, will come amid the long-time sectarian violence involving the Rohingya muslims.

“The conflict involving the Rohingya has always been in Indonesia’s attention. We will ensure that the democratization process in Myanmar is in place,” Yudhoyono said.

The President and delegates are scheduled to return to Indonesia on April 26.

Source: The Jakarta Post -A�www.thejakartapost.com

Indonesia amati perkembangan Semenanjung Korea

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia senantiasa mengamati perkembangan ketegangan di Semenanjung Korea, dan mengharapkan semua pihak dapat menahan diri agar tidak terjadi konflik terbuka, kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.

“Pemerintah Indonesia selama ini mengikuti dengan penuh kepihatinan perkembangan di Semenanjung Korea yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan gejala peningkatan ketegangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Ia menimpali, “Harapan kita, semua pihak yang terkait dapat menunjukkan sikap yang menahan diri, jika memungkinkan terjalinnya komunikasi diplomatik dan dialog agar situasi bisa dipelihara secara kondusif.”

Indonesia, menurut Marty, memberikan dukungan untuk pengurangan ketegangan di Semenanjung Korea, antara lain melalui upaya membuka komunikasi sehingga ada komunikasi diplomatik dan dialog.

“Upaya-upaya komunikasi terus dilakukan,” katanya.

Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri di Korea Utara berjumlah 21 orang, yang sebagian besar merupakan keluarga diplomat RI yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Menurut dia, ketegangan di Semenanjung Korea tidak berpengaruh terhadap hubungan diplomatik dengan RI, namun mempengaruhi secara kawasan.

“Tidak secara langsung. Korut tidak ada pengaurh langsung. Tapi, pengaruhnya terhadap kawasan kita ini, ya, kawasan Asia TimurA�kansekarang kondisinya semakin tidak menentu,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan: “Kondisi semakin meningkat, ketegangan di Semenajung Korea. Oleh karena itu, penekanan kita situasi bisa dipulihkan, bisa stabil di kawasan. Minggu depan Menlu ASEAN akan bertemu.”

Sumber: Antara News – www.antaranews.com

Agenda Pembangunan Pasca 2015, Sentralitas Isu Perempuan Krusial

Meskipun capaian dalam memajukan hak-hak perempuan dapat dirasakan, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih terus berlanjut. Kekerasan itu terjadi setiap hari di berbagai penjuru dunia, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik.A� Kemiskinan dipandang sebagai hambatan utama dalam upaya pemajuan kaum perempuan. Faktanya, kemiskinan memperlambat pencapaian sasaran-sasaran dalam Millennium Development Goals (MDGs).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar sampaikan hal tersebut dalam pernyataan mewakili seluruh negara ASEAN pada Sidang Komite tentang Status Perempuan PBB (Commission on the Status of Women/CSW) Sesi ke-57. Sidang bertema a�?The elimination and prevention of all forms of violence against women and girlsa�? ini tengah berlangsung di Markas Besar PBB, New York, 4-15 Maret 2013.

Dalam sidang itu, Linda menyatakan Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya mendesak agar isu gender diangkat dalam agenda pembangunan pasca 2015, baik di negara berkembang maupun negara maju.

a�?CSW didorong untuk melakukan upaya aktif guna memastikan sentralitas isu perempuan dalam agenda pembangunan pasca 2015,a�? imbuhnya.

Sikap ASEAN dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan telah tercermin pada a�?ASEAN Declaration on the Elimination of Violence against Womena�? yang disahkan pada tahun 2004.

a�?Karena itu, ASEAN mendukung sepenuhnya kebijakan dan program dalam sistem nasional sebagai bagian dari pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk memperkuat pengarusutamaan jender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan,a�? lanjut Linda.

Pemerataan pembangunan dan perdamaian, tuturnya, tidak akan pernah terjadi pada masyarakat yang tidak dapat memastikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Di sela-sela sidang, Linda bertemu dengan mitranya dari Spanyol, Norwegia dan Inggris. Dalam pertemuan itu dibicarakan pendekatan dan kesamaan pandangan guna menghindari terulangnya kegagalan Sidang CSW tahun sebelumnya.

Linda juga menjadi salah satu pembicara dalam side event yang diselenggarakan Menteri Urusan Keluarga dan Kebijakan Sosial Turki tentang a�?Legal Reforms and Best Practicesa�?. Side event ini membahas upaya-upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

CSW merupakan badan subsider dari ECOSOC yang beranggotakan 45 negara sebagai badan utama pengambil keputusan global terkait kesetaraan jender dan pemajuan perempuan.

Indonesia merupakan anggota CSW untuk periode 2013-2016, setelah terakhir menjadi anggota pada periode 2007-2010.

sumber: www.kemlu.go.id , yang didapat dari situs PTRI New York.

Indonesia Becomes Model of World Terrorist Handling

Makassar, South Sulawesi , Indonesia now becomes a model of world terrorist handling, the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) Chief Ansyaad Mbai said here on Wednesday.

“In its effort to handle terrorism, Indonesia is consistent in legal supremacy and does not need to use missiles like other countries. Therefore, Indonesia becomes the model world terrorist handling,” Ansyaad said during a BNPT discussion with journalists on terrorism.

He said Indonesia was considered successful in handling terrorist without involving a number of large forces like that in other countries.

According to him, the Indonesian counter-terrorism squad Special Detachment 88 (Densus 88) was able to work well in handling terrorism in the country.

“There is a presumption that the work of the police in arresting and hunting terrorists 100 percent violates human rights, but it is natural in accordance with existing law because they are facing with terrorists,” Ansyaad noted.

He pointed out that in handling terrorism, Indonesia was admired by many countries because the Densus 88 was able to arrest a number of terrorists.

Ansyaad said that based on existing data, there have been 840 terrorism cases since 2002 in Indonesia.

According to him, Densus 88 was established in 2003 after the 2002 Bali bombings, and ever since it has worked with considerable success against terrorism. Meanwhile, BNPT first deputy May Gen Agus Surya Bakti said his party would make every effort to fortify the younger generation against the influence of terrorism and radical movement.

“We will knit together the younger generation to combat terrorism and acts of radicalism,” Agus said in the discussion.

Besides, chairman of South Sulawesi Terrorist Prevention Coordination Forum (FKPT), Arifin Hamid said the forum was formed to monitor and prevent terrorism and radical movement in the province.

“Our task in FKPT is to monitor and to prevent the movement of terrorism and radicalism in our effort to create a peaceful situation in the province,” he noted.

Source: www.antaranews.com

ASEAN-Canada to Strengthen Prioritized Cooperation

ASEAN and Canada agreed to reinforce cooperation in capacity building, human resources, education, technology, connectivity and cross-border management, which become priorities ofA�Plan of Action to Implement the ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-2015. It was decided inA�The 8th ASEAN a�� Canada Dialogue, held for two days (June 2-3, 2011) in Vancouver, Canada.

The 8th ASEAN a�� Canada DialogueA�was co-chaired by the Head of SOM Thailand as the country-coordinator and Canada, represented byA�Assistant Deputy Minister, Asia and Chief Trade Commisioner, DFAIT and high officials of all ASEAN countries, delegations of Canada and ASEAN Secretariat representatives. The delegations of the Republic of Indonesia were led by the Secretary to the Director-General of ASEAN Cooperation with Indonesian Ambassador to Ottawa.

The meeting discussed ASEAN current development, namely the 18th ASEAN Summit; Review of ASEAN-Canada cooperation, including the plan of Canada access to the third protocol-Treaty of Amity and Cooperation (TAC) and joint declaration regarding trade and investment cooperation; exchanging views regarding regional and global issues, including regional architecture, disaster management and food and energy security, and also the preparation of ASEAN PMC 10+1 with Canada in Bali, July 2011.

The meeting also agreed on program/event proposals in the commemoration of the 35th year of ASEAN-Canada in 2012.

As side events ofA�The 8th ASEAN a�� Canada Dialogue, there were also back-to-back activities ofA�Track 1.5a��Informal Discussion on ASEAN-Canada Cooperationdiscussing the main issues: connectivity, cooperation in education and the prospect of ASEAN-Canada relations. The activity was facilitated by the Asia-Pacific Foundation of Canada (APF) to identify topics for the following Track 2, by intensive communication between the government and the think-tank.

ASEAN Outreach

A day beforeA�The 8th ASEAN a�� Canada Dialogue, the Indonesian delegates had participated in a discussion with APF initiated by the Consulate General of Indonesia (KJRI) to Vancouver. In the discussion, the Secretary to the Director-General of ASEAN Cooperation presented a�?Indonesiaa��s Chairmanship of ASEAN and the Outcomes of the 18th ASEAN Summita�?. Moreover, East Asia Summit/EAS was presented by the Director of Dialogue-Partner and Inter-Regional Cooperation (MWAK).

During the discussion, several issues were discussed and got the attention of the participants, namely internal and external impact for regional stability, the plan of establishing an ASEAN institution of peace and reconciliation, the prospect of ASEAN Connectivity, the implications of ASEAN membership expansion, and other related issues concerning the establishment of ASEAN Community in 2015.

As a part of socialization to the people, the Indonesian delegates along with the Indonesian ambassador to Ottawa met Indonesians in Vancouver and around in KJRI Vancoucer to inform the progress of Indonesian Chairmanship for ASEAN, the results of the 18th ASEAN Summit and the Cooperation of ASEAN with its Dialogue-Partner (source: KJRI Vancouver)

Source: Indonesian Ministry of Foreign Affairs – www.kemlu.go.id

Indonesiaa��s Initiative Colored the Final Result of the 16th NAM Ministerial Meeting

The 16th Ministerial Meeting and the 50th NAM Anniversary meeting ended this afternoon (27/05/2011) and produced five outcomes, namely the Final Document, the Bali Commemorative Declaration, the Declaration on Palestine, the Declaration on Palestine Political Prisoners and the Statement on the Total Elimination Nuclear Weapon.

The Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, concluded the conference by expressing his optimism towards the role of NAM in the future following the success of its country members in formulating the common vision of NAM for the next 50 years.

The NAM vision for the future was included in the Bali Commemorative Declaration. Marty stated that Indonesia should not only host the event but also had an obligation to demonstrate its leadership and initiative.

“Indonesiaa��s visions, as conveyed by President Yudhoyono at the opening ceremony of the conference, have colored the visions outlined in the document. Such visions are, among other things, the reflection of our leadership and initiative, “he added.

During the conference, Indonesia also started the initiative to make an action plan to encourage international support “a��for the struggle of Palestinian independence, for its efforts to be a UN member as well as for its efforts to release political prisoners,” Marty said in a press conference held after the closing of the conference.

The action plan, whose details will be arranged within the next few days, contains NAMa��s measures to anticipate the discussion on the Palestinea��s membership issue in the UN at the General Assembly Summit, on September.

The first is to increase the recognition of a Palestinian state, including from the 30 countries members of NAM which have not given their recognition yet.

The second is to initiate a dialogue between NAM and the UN through the Security Council, the General Assembly and the Secretary General as well as the Quartet on the Middle East.

The next is to prevent such support efforts interrupt the undergoing peacemaking process.

According to Marty, the action plan proposal from Indonesia has been reflected in the two declarations on Palestine that have been ratified.

In the Final Document, various views of Indonesia are also reflected, including various specific issues such as the UN reforms, food security issue, climate change, human rights, and democracy.

Meanwhile, in the Statement on the Total Elimination of Nuclear Weapons, Indonesia, which for the last14 years has been serving as the coordinator of NAM on Disarmament issue, strengthens the NAM message to eliminate nuclear weapons from the earth.

Marty also said that he has used the sidelines of the conference to meet with no less than 26 Foreign Ministers of the NAM countries members. Various efforts to improve bilateral relations and cooperation were discussed on that occasion, including the signing of several agreements. (Dit.Infomed/Yo2k)

Source: Indonesian Ministry of Foreign Affairs

Indonesia Calls for World Attention for Palestinian Political Prisoners

Over 6,000 Palestinian people, including teenagers and women, have become political prisoners in Israeli. In response to the inhuman treatment suffered by the prisoners and the absence of legal certainty for them, the international communities are encouraged to actively participate in solving the problem.

During theA�A�16th Non-Aligned Movement Ministerial Meeting special segmentA�discussing Palestinian Political Prisoners in Israeli Jails and Detention Centers, today (05/27/2011) in Bali, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa,A�expressed Indonesiaa��s deep concern against injustice towards the political prisoners.

“This is a violation of the Geneva Conventions. The Indonesian government views the issue of Palestinian political prisoners as one of the central issues in resolving the Palestinian problem,” Marty said in his speech.

He added that international communities should call for Israel to abide by the Geneva Convention that regulates the civilian protection during a state of war or occupation without any pre condition.A�Marty also conveyed the calls for international communities to strengthen their support for Palestinian people’s struggles in resolving the political prisoner issue.

Besides Indonesia, a number of parties, namely Egypt (as the Chairman of NAM), Senegal (as the head of the UN Committee on the Rights of Palestinians) and representatives from the OIC and the Arab League, also submitted their statements during the meeting.

In general, they conveyed calls for Israel to end their imprisonment and release those political prisoners.

NAM is expected to strengthen its support for any international effort in resolving the issue of political prisoners.

Proposing a Declaration

The meeting produced a declaration concerning Palestinian political prisoners that will be proposed at the Ministerial Plenary Meeting today. “The NAM Ministers are expected to evaluate and ratify the declaration,” Marty said before closing the special segment meeting.

In accordance with the objectives of the special segment, the declaration that will be ratified contains a message of NAM to increase international awareness towards the issue of Palestinian political prisoners.

The declaration also conveys a message concerning the need for international and the UN support toward Palestinian efforts to restore the rights of political prisoners. International communities are asked to use all mechanisms available to ensure the compliance of Israel with the prevailing international laws.A�(Dit. Sosbud and OINB / DIT. Infomed/Yo2k)

Source: Indonesian Ministry of Foreign Affairs – www.kemlu.go.id

President: NAM has to Stride Forward

This is the perfect timing for the Non-Aligned Movement (NAM) it its fiftieth year to continue striding forward; not only with confidence and courage, but also with a a�?win-win worldviewa��. President Susilo Bambang Yudhoyono conveyed this idea as he opened the 16th Ministerial Conference of the NAM in Bali this morning (May 25, 2011).

To be able to go forward, NAM should have a new vision and approach, to make it possible for NAM to fight for peace, justice, and prosperity in the 21st century.

President Yudhoyono said that there were three proactive measures that needed to be taken to implement the vision. Firstly, NAM can be a contributor for the culture of peace and global security. NAM has to push the worlda��s main powers to maintain an international relation that is cooperative and stable.

a�?Encourage all of the nations to solve conflicts and disputes through dialogues, negotiations, and peaceful measures,a�? he said. He believed NAM should strengthen its efforts in reforming the global management, both in security and economy, similar to the UN Security Council and General Assembly.

Secondly, President Yudhoyono suggested NAM should be able to be the contributor towards the development of politics as well as the improvement of democracy and good governance. Therefore, it is necessary for NAM to open dialogues with the media, business community, NGOs, and academic community in the global, regional, and national levels. a�?We have to listen to the views and aspirations of all the stakeholders, so that we can give a good response for the publica��s demands,a�? he said.

Thirdly, NAM should be a contributor for a fair global prosperity. There should not be any countries left behind in the global prosperity. NAM should answer the economic challenges to develop an effective global economic partnership. NAM should also cooperate in developing and sharing technological innovations that are needed by the developing world.

The implementation of the aforementioned measures, according to President Yudhoyono, should be done in line with the values and principles of NAM as stated in the Bandung Charter and the UN Charter.

The President expressed his belief that by firmly upholding the values and principles, the countries can manage to form NAM that will continue to stride forward for the next 50 years.

Five Documents

Indonesiaa��s Foreign Minister, Marty M. Natalegawa in his speech during the opening session of the conference conveyed that in this conference, the Ministers of the member countries would share their views in the NAMa��s contributions for the next 50 years.

The contributions will be directed to create a better world, a world in which its people may enjoy peace, prosperity, and justice.

Minister Natalegawa added that the views of the NAM Ministers would be summarized in 5 documents that will be ratified at the end of the meetings. Those five documents are the Final Document, the NAMa��s 50 Year Commemoration Document, two declarations on Palestine and Palestinian political prisoners, as well as a statement on the total reduction of nuclear weapons.

The Minister also stated that there were 120 member countries attending the Ministerial Conference, including two new members Azerbaijan and Fiji. The presence of a lot of members reflected the relevance of NAM amidst international community. It also, according to Natalegawa, showed the strength of the relationship between the member countries.

The presence of observer countries, guests, and international organizations reflected NAMa��s readiness to cooperate with its partners in answering numerous global issues through a multilateral platform.

a�?The number of countries attending the meeting also confirmed the importance of NAM for the member countries to respond the challenges and opportunities of the day,a�? said Natalegawa.

Egypta��s Foreign Minister, Dr. NabilAbdalla El Araby, as the Co-Chair of NAMa��s Ministerial Conference also gave his speech in the opening session. He underlined the necessity of using the momentum of commemorating the 50th anniversary of NAM to put together a joint vision of the worlda��s largest political movement in solving numerous global challenges.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Indonesia – www.kemlu.go.id

The Non-Aligned Engagement

Peni Hanggarini, DeKalb, Illinois

The Non-Aligned Movement (NAM) is conducting its 16th Ministerial Conference and Commemorative Meeting in Nusa Dua, Bali, from May 23 to 27. The event serves as a significant forum in the history of NAM, which was established 50 years ago.
Created with only 25 member states in 1961, now the movement has grown and will welcome Fiji and Azerbaijan as candidate members. In the forum, 118 member states, 18 observer states, 10 observer organizations and at least 30 invited countries will attend.

After the Cold War ended, questions were always raised about the movementa��s relevancy in responding to contemporary global issues. On its 50th anniversary, the questions as to NAMa��s relevancy should be replaced by questions about how to generate a sense of optimism for NAMa��s real contributions to global problems in the long term, at least for another 50 years.

At the Bali meeting, members will discuss the final document from the 15th NAM Meeting, held in Sharm El-Sheikh, Egypt, from July 11 to 16, 2009. The document notes issues that deserve attention from NAM members.

Some of those issues are the problems of the global economy and monetary issues, the need to uphold the commitment to the United Nations (UN) charter and international law and the need to increase cooperation between developed and developing countries in an era of crisis that has been hindering economic and social development. In all, NAM is trying to pursue the interests of its members, particularly in an era of global governance crises.

The redefined goals of NAM in the document meet the relevancy of the changing contemporary world. However, the dynamics of global problems are part of an ongoing process of globalization. NAM should continuously refresh its goals to remain relevant in confronting global problems.

Yet, doubts are lingering. Domestic upheavals in member states are prevalent, not only those evidenced recently in Egypt, Libya and Bahrain. Other members are also suffering from internal political problems, including good governance problems. The internal problems, to some extent, have unavoidably influenced regional and international stability instead of creating a conducive environment for international peace.

Thus, how can we expect the movement to function as a whole in order to resolve transnational governance problems? It is also doubtful how member states can transform that spirit or the ability to deal with good governance.

NAMa��s potential contribution to global problems is highly expected. Its solidarity built among members serves as more than a great asset for the movement in becoming a partner with other groups of nations such as developed countries.

NAMa��s membership has reached more than half of the UNa��s membership. Hence, NAM member voices, both as members of the UN or as a movement, can be influential in serving member interests in creating international peace.

The Bandung principles delivered at the Asia Africa Conference in 1955 have proved significant for this movement. Also, the interpretation of NAMa��s goals and its capacities have been relevant for the contemporary world.

However, to be continuously relevant in the longer term, it is not the movement per se that needs to be redefined with the changing international environment. Instead, members also need to reconsider their engagements with the movement.

NAM needs members that can maximize the movement as a means to achieve the ends of peace creation. The engagement of member states should not be limited as only reserved engagement. Using numerous potential tracks for cooperation, members should have benefited more from this movement.

In this Bali meeting, the clear track to achieve the movementa��s goals in any development and anti-colonial initiatives need to be highlighted.

Member states do not need to be worried about major power interventions in the movement. Unlike any other a�?cluba�?, NAM does not offer perceived risks and dangers from major powersa�� involvement, as those powers were not included in this engagement since its inception.

NAM urgently needs to increase its potential problem-solving capability to accommodate global problems both through formal and informal arrangements. As one of the movementa��s founders, Indonesia can play a potential role in this case, as well as the engine for solidarity and optimism in the movementa��s future.

After all, the movement is another good chance to implement Indonesiaa��s independent and active foreign policy in the longer term, at least for another 50 years.

Source: The Jakarta Globe – www.thejakartapost.com

Election to UN Panel Reaffirms Indonesia’s Progress: Marty

Foreign Minister Marty Natalegawa on Saturday said the election of Indonesia to the UN Human Rights Council on Friday reaffirmed the country was making progress in human rights and democratization.

a�?This is a reflection of the international community’s appreciation of Indonesia’s role and leadership in spearheading human rights issues in regional and global forums,a�? Marty said in a statement.

Indonesia was among 15 countries elected for three-year council terms. It is Indonesia’s third term since the council was established in 2006.

Indonesia received the highest number of votes from the UN General Assembly than any other Asian nation nominated, garnering 184 votes out of the 191 countries with voting rights.

a�?This shows Indonesia’s consistency to include human rights issues as part of its agenda and priority of its foreign policies that has been going for more than a decade now,” the foreign minister said.

Source: The Jakarta Globe – www.thejakartaglobe.com

Keanggotaan Timor Leste: Pemimpin ASEAN Minta Para Menlu Sampaikan Rekomendasi

Senin, 09 Mei 2011

Para Pemimpin ASEAN dalam KTT ke-18 ASEAN sepakat untuk memantau lebih jauh kesiapan Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN, dan kesiapan ASEAN untuk mendukung pembangunan di Timor Leste.

Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai mengakhiri rangkaian KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, Minggu (8/05).

Pembahasan tersebut dilakukan setelah Timor Leste secara formal mengajukan diri sebagai anggota ASEAN.

Menurut Presiden, semangat ASEAN pada prinsipnya menerima keanggotaan Timor Leste mengingat kedekatan baik secara geografis maupun geopolitik. Namun, perlu dilihat lebih jauh persiapannya.

a�?Para Pemimpin ASEAN sepakat agar dalam KTT ke-19 ASEAN, para Menlu dapat menyampaikan rekomendasi mengenai kesiapan Timor Leste dan ASEAN,a�? jelas Presiden.

Bergabungnya Timor Leste dalam ASEAN merupakan salah satu dari 10 prioritas selama Keketuaan Indonesia di ASEAN. (sumber: Ditjen ASEAN/Yo2k)

Indonesia Kekuatan Pendorong, kata Sekjen ASEAN

Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan

Jakarta (ANTARA News) – Sekertaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Minggu, memandang sangat penting posisi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja.

“Indonesia telah mendorong setidaknya misi yang sangat penting untuk membuat proses perdamaian Thailand-Kamboja berjalan,” kata Surin kepada wartawan usai Penutupan KTT ASEAN.

Surin mengatakan, peran Indonesia dalam mencipta kesepakatan dan penyelesaian damai dalam konflik itu demikian besar. A�Oleh karena mereka yang ingin bekerja mewujudkan kedamaian harus memiliki komitmen serupa dengan Indonesia itu, sambungnya.

“Tak ada satu pihak pun yang bisa masuk ke persoalan itu. A�Kita harus memahami dan berada pada kedua belah pihak (netral),” katanya.

Sekjen ASEAN asal Thailand Selatan yang beragama Islam itu menilai banyak badan ASEAN yang bisa menyelesaikan persengketaan-persengketaan dan setiap anggota ASEAN harus aktif untuk merundingkan persoalan-persoalan itu.

Surin Pitsuwan lahir di Nakhon Si Thammarat, Thailand, pada 28 Oktober 1949. Menjabat Sekretaris Jendral ASEAN sejak 2006.

Ia adalah warga negara Thailand dan berasal dari etnik minoritas Melayu Patani di Thailand Selatan yang mayoritas muslim.

Dia meraih doktor dari Universitas Harvard, Amerika Serikat pada 1982. Pitsuwan juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri Thailand. (*)

yudha

Sumber: LKBN Antara – www.antaranews.com

KTT ASEAN Hasilkan 10 Kesepakatan Penting

Jakarta – KTT ke-18 ASEAN di Jakarta berakhir dan ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak keputusan dihasilkan dari KTT kali ini. Namun, setidaknya ada 10 kesepakatan penting yang dicapai antara pemimpin negara-negara ASEAN.

“Saya tidak akan mengulangi apa yang telah dijelaskan oleh menteri atau informasi yang telah saudara dapatkan. Saya hanya akan memberikan highlights dari apa yang jadi perhatian utama para leader atau pemimpin utama ASEAN Summit ke-18 di Jakarta ini,” kata SBY.

Hal itu dikatakan dia dalam kapasitas Indonesia selaku Ketua ASEAN saat menyampaikan hasil KTT ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2011).

Berikut kesepuluh isu utama KTT ASEAN berikut kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN. Sepanjang jumpa pers di Assembly Hall itu, Presiden SBY menggunakan Bahasa Indonesia, termasuk saat menjawab pertanyaan dari para wartawan asing.

  1. Konektivitas ASEAN. Pemimpin ASEAN menyadari tujuan pembangunan konektivitas ASEAN harus segera diwujudkan. Oleh karena itu, master plan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity disepakati harus ditindaklanjuti sehingga semua negara mampu membangun konektivitas regional. Konektivitas itu dilakukan dengan membangun infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan people to people contact.
  2. Ketahanan pangan dan energi. Para leader ASEAN merasakan pada tingkat dunia terdapat gejolak harga pangan dan minyak bumi dengan volatilitas tinggi. Bahkan dalam waktu 6 bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Ini tentu memberikan dampak tidak baik bagi upaya meningkatkan kesejahteran rakyat. Kenaikan harga pangan yang terus melambung langsung atau tidak akan meningkatkan jumlah kemiskinan masyarakat. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk melakukan kerjasama regional menghadapi ancaman kecukupan pangan, terutama harganya, dan ketahanan energi. ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan dan membangun cadangan beras pada tingkat regional.A�Selain itu, meningkatkan kerjasama di bidang research and development agar produksi pangan ditingkatkan. Kerjasama ASEAN dengan ASEAN + 3 juga ditingkatkan dalam membangun cadangan pangan pada tingkat kawasan yang luas. Di bidang energi, ASEAN sepakat mengembangkan energi terbarukan.
  3. Manajemen dan resolusi konflik. Yang jadi perhatian dunia sekarang ini adalah konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemimpin ASEAN mempunyai sikap sama dan mendorong kedua negara untuk memilih jalan damai dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. Indonesia sebagai ketua ASEAN telah menjembatani, memfasilitasi dengan mengajukan sejumlah usul demi tercapai solusi damai sesuai semangat ASEAN.
  4. Regional architecture. Di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Pasifik, terdapat banyak regional grouping seperti ASEAN, kerangka ASEAN + 1, ASEAN +3, APEC, dan ASEAN Regional Forum. Para pemimpin ASEAN membahas apa yang bisa diperankan ASEAN agar semua regional architecture itu saling bekerja sama agar seluruh kawasan menjadi damai, aman, dan stabil. ASEAN sepakat akan memainkan peran yang positif.
  5. Partisipasi organisasi masyarakat. ASEAN diharapkan bukan hanya kerjasama antar pemerintah atau elit, tapi betul-betul membumi. Oleh karen itu, KTT ASEAN kalai ini juga mengagendakan pertemuan antara pemimpin ASEAN dengan parlemen, pemuda, dan organisasi sipil ASEAN. Sebelum penyelenggaraaan KTT ASEAN ke-19 pada November mendatang di Bali, akan digelar ASEAN Fair yang diikuti oleh kalangan masyarakat.
  6. Penanganan bencana alam. Kawasan ASEAN sangat rawan bencana alam. Karena itu, pemimpin ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama dalam latihan penanggulangan bencana alam. Latihan itu untuk meningkatkan respons terhadap bencana alam di ASEAN.
  7. Kerjasam subkawasan ASEAN. Pada KTT kali ini juga dilaksanakan konferensi antara negara-negara yang bekerjasama dalam subkawasan. Pemimpin ASEAN sepakat kerjasama subkawasan itu juga ditingkatkan.
  8. Penyelengaraan The 1st East Asia Summit. Acara itu disepakati diselenggarakan di Indonesia dan untuk pertamakalinya akan dihadiri oleh 2 anggota baru, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Konferensi Asia Timur akan membahas ekonomi maupun politik dan keamanan di kawasan ini. Secara lebih kita spesifik, KTT akan membahas tentang pemberantasan terorisme, kejahatan transnasional, dan keamanan di laut China Selatan dan Korea.
  9. Keanggotaan Timor Leste. Timor leste secara formal telah mengajukan proposal kepada Presiden SBY agar keanggotaannya di ASEAN dipercepat. Anggota ASEAN menerima kehadiran Timor Leste itu, sebab secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi sepatutnya menjadi anggota ASEAN. Pemimpin ASEAN memberi tugas para menteri ASEAN untuk membuat rekomendasi dan akan diserahkan kepada KTT ASEAN mendatang. Rekomendasi itu terkait apakah Timor Leste telah siap menjadi anggota ASEAN dengan segala kewajiban-kewajibannya dan sebaliknya. Tapi kapasitas Timor Leste juga harus dibantu dibangun supaya pada saatnya nanti bisa masuk ke ASEAN.
  10. Pertukaran Myanmar dan Laos sebagai Ketua ASEAN. Myanmar semula ingin jadi ketua pada tahun 2016 dan Laos tahun 2014. Laos ingin bertukar waktu sehingga keketuaannya dalam ASEAN dimundurkan. Para pemimpin ASEAN pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan permintaan itu. Namun, Myanmar harus terus menjalankan proses dmeokrasi dan rekonsiliasinya. Hal itu bertujuan agar, ketika menjadi ketua, tidak ada pandangan negatif terhadap Myanmar.

KTT ASEAN berlangsung dari Sabtu 7 Mei kemarin dan ditutup hari ini oleh Presiden SBY. Sebanyak 10 pemimpin negara hadir dalam KTT kali ini. Mereka adalah Presiden SBY, Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah (Brunei Darussalam), Hun Sen (PM Kamboja), Tomngsing Thammavong (Laos), Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak (Malaysia), Thein Sein (Myanmar), Benigno Aquino III (Filipina), F Jayakumar (Singapura) dan Abhisit Vejjajiva (Thailand), dan Nguyen Tan Dung (Vietnam).

Presiden RI: Mata Dunia Sedang Tertuju ke Kawasan ASEAN

a�?Saat ini,A�mata dunia sedang tertuju ke kawasanA�A�ASEAN, Kenyataan ini, harus menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja lebih keras; mencapai Komunitas ASEAN tahun 2015, danA�A�menjadikan hubungan kemitraan di antara kita semakin bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah global.A�a�?ujar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi ke 18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, pagi ini (7/5).

Presiden menyatakan bahwa semakin banyak negara yang berkeinginan meningkatkan kerjasama dengan ASEAN yang merupakan testimoni meningkatnya pamor ASEAN sebagai organisasi regional. a�?Kita telah mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat banyak dan berharga, selama lebih dari empat puluh tahun bekerja bersama.A�A�Oleh karena itu, banyak hal yang sesungguhnya dapat kita tawarkan kepada kawasan dan bangsa lain di luar kawasan kitaa�?

Selama dua hariA�A�(7-8 Mei 2011), kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota ASEAN (kecuali Singapura) berkumpul bersama untuk bertukar pikiran dan berdiskusi untuk merumuskanA�A�arah kebijakan ASEAN.

KTT ke 18 ini dihadiri olehA�A�Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Laos Thongsing Thammavong, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Myanmar Thein Sein, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III, Senior Minister Singapura S Jayakumar, mewakili Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.

ASEAN Harus Responsif

Untuk itu, ASEAN diharapkan terus dapat responsif dan menjadi solusi sekaligus meraih kesempatan dalam setiap tantangan yang semakin rumit dan kompleks. a�?kita tidak dapat menghadapi berbagai persoalan itu hanya pada tingkat nasional semata, tetapi diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif, dan kerjasama yang lebih baik, di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.a�? ujar Presiden. a�?Diperlukan pula kerjasama yang lebih erat di antara bangsa-bangsa, baik intra maupun antar kawasan,A�A�serta dalam forum-forum global.a�?

Untuk itu, Presiden SBY menakankan kembali tiga prioritas Indonesia selaku ketua ASEAN yaitu:

  1. Memastikan tercapainya kemajuan-kemajuan penting dalam membangun Komunitas ASEAN;
  2. Memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, antara lain melalui KTT Asia Timur dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN; dan
  3. Mensukseskan pembahasan mengenai perlunya visi a�?ASEAN pasca 2015a�?, yaitu peran Komunitas ASEAN di antara Komunitas Global Bangsa-Bangsa.A�A�Sehingga setelah Komunitas ASEAN terbentuk pada thaun 2015, ASEAN siap untuk berperan dalam menjawab tantangan global.

Ketiga prioritas ini akan diperjuangkan dengan sifat kerakyatan (people centered) agar setiap masyarakat mempunyai rasa kepemilikan dan keinginan kuat untuk berpartisipasi. a�? Mereka akan menjadi yang pertama, dan yangA�A�paling utama mendapatkan keuntungan dari inisiatif kitaa�? tegas Presiden.

Progres Wujudkan Prioritas

Untuk mewujudkan prioritas tersebut, ASEAN, dibawah kepimpinan Indonesia telah melangkah maju dalam pembahasan persiapan East Asia Summit yang akan berkontribusi untuk meningkatkan stabilitas kawasan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

ASEAN telah membuat progres dalam menciptakan market connectivityA�dengan dibangunnya website bersama yang menghubungkan tujuhA�stock exchange dari negara Anggota ASEAN untuk meningkatkanA�bluechip equity di kawasan untuk investor. ASEAN dalam waktu dekat juga diperkirakan akan mengimplementasikanCredit Guarantee andA�Investment Facilites dengan jumlah 700 juta dollar. Hal ini ditambah dengan adanya rencana untuk membentuk ASEANA�Infrastructure Funduntuk mendorong pembangunan infrastruktur kawasan.

ASEAN juga harus memastikanA�Master Plan on ASEAN Connectivity dapat diimplementasikan secara efektif , mendorong peningkatan usaha kecil dan menengah serta mengembangkan perdagangan, investasi dan pariwisataA�A�intra ASEAN maupun dengan mitrawicaranya.

Sementara untuk memajukan interaksi antar masyarakat (A�people to people), pada KTT ini juga dilakukan pertemuanA�Dialog Para Pemimpin ASEAN dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN, para wakil dari kalangan masyarakat sipil, dan para pemuda untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat.A�(sumber: Dit.Infomed/HO)

Indonesia Terima Aplikasi Timor Leste untuk Menjadi anggota ASEAN

a�?Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 menyambut baik penyerahan aplikasi ini. Sebagaimana telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, IndonesiaA� berkomitmen mendukung evaluasi Timor Leste menjadi anggota ASEANa�? demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R.M.Marty M Natalegawa saat menerima aplikasi resmi Pemerintah Timor Leste dari Menlu Dr. Zacaria Albano da Costa, hari ini di Gedung Pancasila (04/03). Penyerahan aplikasi ini dilakukan kedua Menlu setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste.

a�?Aplikasi ini merupakan implementasi keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEANa�? ujar Menteri da Costa.Menlu RI menyatakan bahwa akan ada pembahasan yang mendalam dan menyeluruh diantara negara-negara ASEAN untuk membahas keinginan Timor Leste tersebut, a�?ASEAN akan memproses aplikasi tersebut sesuai dengan proesedur yang adaa�? imbuhnya.

Development Gap

Menlu RI menyatakan bahwa isu development tidak akan menjadi halangan besar apabila suatu hari Timor Leste menjadi anggota ASEAN. a�?Kita (ASEAN) telah mempunyai body of knowledge dan pengalaman dalam menyelesaikan masalahdevelopment gap dan pada saat yang sama membangun ASEAN Communitya�? imbuhnya.

Indonesia juga percaya bahwa bergabungnya Timor Leste ke ASEAN tidak berpengaruh negatif kepada proses pembangunanA�ASEAN Community. a�?Masuknya Timor Leste ke ASEAN akan menjadi dorongan kuat bagi ekonomi Timor Leste dan kita (ASEAN, red) juga akan mempunyai Komunitas Ekonomi yang mencangkup penuh seluruh kawasan Asia Tenggaraa�? ujar Menlu RI.

a�?Pembangunan kami saat ini meningkat pesat, saya percaya Timor Leste tidak akan menjadi beban bagi ASEANa�? jelas Menlu da Costa. Menlu Timor Leste juga menyatakan masuknya Timor Leste ke ASEAN akan dapat lebih jauh meningkatkan kapabiltas Ekonomi dari negara tersebut.

Pertemuan ke-5 Komisi Bersama

Pertemuan ke-5 Komisi Bersama RI-Timor Leste dipimpinA� bersama oleh kedua menlu sebagai ketua delegasi. a�?Kami membahas berbagai bidang kerjasama yang komprehensif dalam intensitas hubunganA� kedua negara yang tinggia�? jelas Menlu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu bilateral yang mencakup perkembangan tindak lanjut rekomendasi Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor-Leste; isu-isu politik dan keamanan; kepolisian; perbatasan; hukum dan peradilan; perdagangan, investasi dan keuangan; kerjasama teknik; perhubungan, komunikasi dan pekerjaan umum; pertanian, perikanan dan kehutanan, serta sosial, pendidikan dan budaya.

Kedua delegasi telah melakukan identifikasi isu-isu yang masih pending, tindak lanjut program kerjasama yang telah ada, serta identifikasi potensi kerjasama yang dapat dikembangkan ke depan.

Pertemuan juga membahas mengenai persiapan rencana kunjungan Perdana Menteri Timor-Leste ke Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 22 Maret 2011.

Intensitas hubungan bilateral kedua negara saat ini terus mengalami peningkatan. Hal ini diantaranya tercermin dari peningkatan pertemuan pejabat tinggi kedua negara, seperti pertemuan komisi bersama yang telah dilakukan dua kali dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. a�?Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan kedua negara untuk terus meningkatkan kerjasama a�? ujar Menlu Da Costa.

Isu Regional dan Internasional

Selain isu-isu bilateral, kedua delegasi juga membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama, antara lain rencana keanggotaan Timor-Leste dalam ASEAN, Bali Democracy Forum, Forum trilateral Indonesia-Timor-Leste-Australia, Bali Process, Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food, dan kerjasama mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Terkait dengan isuA�people smuggling di kawasan dan usulan Pemerintah Australia untuk mendirikanA�regional assylum, Menlu RI dan Menlu Timor Leste sepakat bahwa ini merupakan isu regional yang sebaiknya dibahas dalam forum regional. a�?isu ini akan dibahas pada fora regional dalam Bali Process untuk mendapatkan solusi yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak termasuk negara asal, negara transit dan negara yang ditujua�? jelas Menlu RI.

Kesepakatan-kesepatan kedua negara dalam pertemuan ke-5 Komisi Bersama ini dituangkan padaA�Joint Statement yang ditandatangani oleh kedua Menlu.

Kunjungan Menlu Da Costa kali ini merupakan kunjungan kerja ketiga sejak diangkat menjadi Menlu Timor Leste pada tahun 2007. Dalam rangkaian kunjungannya, Da Costa juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI dalam rangka menyerahkan surat resmi Presiden Timor-Leste. (Sumber: Dit. Infomed/HO)

Sumber: Kemlu RI – www.kemlu.go.id

Indonesia supports East Timor ASEAN membership bid

Indonesiaa��s President Susilo Bambang Yudhoyono voiced support Thursday for East Timora��s bid to join the Association of Southeast Asian Nations, his spokesman said.

a�?The President has asserted that Indonesia will make diplomatic efforts and ensure that at the right time, East Timor can become a member of ASEAN,a�? presidential spokesman Teuku Faizasyah said.

Indonesia is the current ASEAN chairman and it was the first time Yudhoyono himself had endorsed the application, although Jakartaa��s foreign minister had previously done so.

East Timor, a former Portuguese colony, was occupied by Indonesia for 24 years from 1975, a period marked by widespread human rights abuses.

The impoverished nation gained formal independence in 2002 after winning its freedom in a 1999 UN-backed referendum marred by violence.

a�?Indonesia fully supports East Timora��s ASEAN membership and will use our term as ASEAN chairman to direct its acceptance,a�? said Faizasyah said after Yudhoyono met East Timor foreign minister Zacarias da Costa in Jakarta.

Da Costa said his country hoped ASEAN leaders would soon consider the Timorese candidacy, adding that it would represent a�?a new phase in our historya�?.

Besides Indonesia, the other ASEAN members are Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

Source: The Jakarta Globe

Pencapaian MDGs Penting bagi Seluruh Rakyat ASEAN

Mengawali tahun 2011, ASEAN menyelenggarakan pertemuan konsultasi lintas sektoral badan-badan sektoral ASEAN untuk membahas kemajuan pencapaian Target-target Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals / MDGs). Diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2011 di Sekretariat ASEAN, pertemuan yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut dipimpin oleh Duta Besar Ngurah Swajaya, Wakil Tetap RI untuk ASEAN. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Wakil Tetap Negara-negara ASEAN dan para Ketua dari 14 Badan Sektoral ASEAN. Kepala ASEAN Regional Center of Excellence on MDGs dari Asian Institute of Technology, Dr. Alessandro Calvani; Senior Advisor UNDP Asia Pacific Regional Center, Dr. Arun Kashyap dan Senior Officer ASEAN Secretariat, Mega Irena.

Tujuan pertemuan konsultasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan koherensi program kegiatan berbagai badan sektoral ASEAN disamping mengidentifikasi isu-isu lintas sektoral dalam bidang-bidang kerja masing-masing badan. Upaya ini dipandang penting guna memastikan pencapaian seluruh target MDGs pada tenggat waktu yang ditentukan di kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan mencatat berbagai kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara ASEAN dalam pencapaian target-target MDGs. Secara umum, hamper semua Negara ASEAN berada di jalur yang tepat dalam pelaksanaan program-program MDGs. Dari 8 target MDGs, kemajuan penting terlihat pada target Penurunan Angka Kematian Anak. Pertemuan juga membahas beberapa kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian MDGs. Dalam hal ini, forum mencatat bahwa walaupun ASEAN mampu mengatasi krisis keuangan, namun dampak sampingnya telah mempengaruhi kinerja pencapaian target-target MDGs. Sebab-sebab lain seperti bencana alam dan cuaca ekstrim juga dipandang sangat mempengaruhi kemajuan program-program MDGs. Untuk itu, forum menyepakati perlunya koordinasi penanganan isu-isu lintas sektoral sehingga ASEAN tetap on track dalam pencapaian target-target MDGs.

Duta Besar Ngurah Swajaya, selaku Ketua Sidang pada konsultasi tersebut menyatakan bahwa pertemuan ini sangat penting sebab berkaitan langsung dengan isu-su yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan prioritas Indonesia selaku Ketua ASEAN yang bertujuan menempatkan ASEAN sebagai lembaga yang melayani kepentingan seluruh rakyat Asia Tenggara. Pencapaian target-target MDGs akan mendorong upaya-upaya bersama menuju pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. (sumber: PTRI ASEAN)

Resmikan 11 Kantor Perwakilan RI, Menlu Tegaskan Komitmen Hubungan Baik

Kerjasama internasional merupakan keniscayaan. Diplomasi akan terus berkontribusi dalam mewujudkan kepentingan nasional. Kehadiran Perwakilan RI di negara-negara sahabat tidak lepas dari kedua hal tersebut. Menteri Luar Negeri, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa menyatakan hal ini saat meresmikan 11 Kantor Perwakilan RI tambahan di Gedung Pancasila, hari ini (29/12/2010).

Kesebelas Kantor Perwakilan RI yang diresmikan adalah KBRI Baku (Azerbaijan), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Sarajevo (Bosnia dan Hezergovina), KBRI Quito (Ekuador), KBRI Astana (Kazakhstan), KBRI Zagreb (Kroasia), KBRI Muskat (Oman), KBRI Panama City (Panama), KBRI Maputo (Mozambik), KRI Tawau (Malaysia) dan PTRI ASEAN di Jakarta.

Menlu Marty menegaskan bahwa pembukaan Kantor Perwakilan tersebut adalah bentuk nyata pencerminan hubungan baik. Dengan tambahan tersebut, kini Indonesia memiliki 130 Perwakilan.

Pembukaan kantor Perwakilan di Azerbaijan dan Kazakhstan, menurut Menlu Marty, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan identifikasi terhadap peluang kerjasama di bidang sumber daya energi.

Di Oman dan Bahrain, Indonesia berharap dapat lebih memperkokoh hubungan dengan negara-negara di Teluk, kawasan tempat ekonomi dan investasi berkembang pesat. Negara-negara tersebut juga menjadi hub bagi Indonesia ke negara-negara di sekitarnya.

a�?Perlindungan WNI di luar negeri dan penguatan hubungan antar masyarakat, tentunya juga menjadi prioritas. Indonesia juga berkeinginan untuk membuka peluang terhadap pasar non-tradisional,a�? jelasnya saat menyebut kepentingan pembukaan kantor Perwakilan di negara-negara lainnya.

Terkait dengan pembukaan PTRI ASEAN di Jakarta, Menlu Marty mengharapkan agar kepentingan Indonesia di ASEAN dapat lebih dikonsolidasikan, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua ASEAN 2011.

Menlu juga menyampaikan harapannya agar Perwakilan RI mampu mengembangkan analisa yang tajam terhadap peluang dan tantangan diplomasi, utamanya di tengah-tengah revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI Alwi Shihab (Menlu, 1999-2001), Ketua Komisi I DPR Drs. Mahfudz Siddiq Msi, Perwakilan Asing di Jakarta, Pejabat dari instansi terkait dan Kemlu. (sumber: Dit. Infomed/Yo2k)

Opening 11 New Missions, FM Highlighted the Commitment to Good Relations

International cooperation is a necessity, and diplomacy will continue to give contribution in realizing the national interest. The establishment of Indonesian Missions cannot be separated from both. This was stated by the Minister of Foreign Affairs, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, at the establishment of 11 new Indonesian Missions, Gedung Pancasila, the Ministry of Foreign Affairs, today (29/12/2010).

The new missions are the Embassy of Indonesia in Baku (Azerbaijan), the Embassy of Indonesia in Manama (Bahrain), the Embassy of Indonesia in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), the Embassy of Indonesia in Quito (Ecuador), the Embassy of Indonesia in Astana (Kazakhstan), the Embassy of Indonesia in Zagreb (Croatia), the Embassy of Indonesia in Muscat (Oman), the Embassy of Indonesia in Panama City (Panama), the Embassy of Indonesia in Maputo (Mozambique), the Consulate of Indonesia in Tawau (Malaysia) and Indonesian Permanent Mission for ASEAN in Jakarta.

The Foreign Minister stressed that the establishment of the missions is a realization of good relationship. With these new mission, now Indonesia has 130 representative offices.

The establishment of Indonesian embassies in Azerbaijan and Kazakhstan, according to the Foreign Minister, is expected to enhance the ability in recognizing opportunities for cooperation, particularly in the field of energy resources.

Regarding the establishment of Embassies in Oman and Bahrain, Indonesia hopes to strengthen the relationship with Gulf countries, where economy and investment grow rapidly. These countries also become a hub for Indonesia to their neighboring countries.

“The protection for Indonesian citizens abroad and the enhancement of inter-community relationships also become a priority. Indonesia also expects to open up opportunities to non-traditional markets,” he said while explaining the importance of embassies establishment in other countries.

Related to the establishment of Indonesian Permanent Mission for ASEAN in Jakarta, the Minister expected that the interests of Indonesia in ASEAN can be further consolidated, particularly in carrying out its duties as the Chairman of the ASEAN in 2011.

The minister also expressed his expectation for the Representatives of Indonesia to be able to develop keen analysis towards the opportunities and challenges of diplomacy, especially in the midst of information and communication technology revolution.

The event was attended by the President’s Special Envoy to the Middle East and the OIC, Alwi Shihab (Former Indonesian Foreign Minister, 1999-2001), Chair of the House of Representativesa�� Commissioner I Drs. Mahfudz Siddiq Msi, Representatives of Foreign Countries in Jakarta, officials from the Ministry of Foreign Affairs and the relevant agencies. (Source: Directorate. Infomed/Yo2k)

NTB Tuan Rumah Pertemuan Menlu ASEAN

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri tingkat ASEAN, yang dijadwalkan 15-17 Januari mendatang. Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Faozal, di Mataram, Kamis, mengatakan, pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) tingkat ASEAN itu akan digelar di Hotel The Oberoi Lombok dan Hotel Vila Ombak di Gili Trawangan.

“Pertemuan internasional itu akan diawali di Hotel The Oberoi Lombok kemudian dilanjutkan di Hotel Vila Ombak di Gili Trawangan, yang dijadwalkan akan dihadiri para Menlu ASEAN beserta sekretarisnya,” ujarnya.

Hotel The Oberoi Lombok merupakan hotel bintang lima plus, yang berlokasi di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sekitar 30 kilometer arah utara Kota Mataram.

Sementara Gili Trawangan merupakan pulau kecil yang memiliki luas 360 hektare dengan panjang tiga kilometer dan lebar dua kilometer, dan dihuni sekitar 800 jiwa. Pulau itu merupakan kawasan wisata yang sudah dikenal luas kalangan wisatawan mancanegara maupun domestik, yang setiap tahun pengunjungnya mencapai ribuan orang. Gili Trawangan dapat ditempuh hanya 15 menit jika menggunakan speedboat atau 50 menit dengan perahu bermesin dari pantai Pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara.

Sehari sebelumnya, yakni 14 Januari 2011, kata Faozal, akan digelar pertemuan Komite Wakil Tetap untuk ASEAN, yang akan digelar di The Santosa Hotel, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Terkait pertemuan Komite Wakil Tetap ASEAN itu, juga akan digelar workshop media mengenai ASEAN baru dan pemanfaatan kerja sama ASEAN untuk kepentingan Provinsi NTB, yang juga dijadwalkan 14 Januari.

Red: Siwi Tri Puji B

Sumber: Republika.co.id

Visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011

Keketuaan Indonesia untuk ASEAN telah dimulai 1 Januari 2011 hingga akhir tahun ini. Presiden SBY mengumumkan secara resmi Keketuaan Indonesia tersebut saat Penutupan KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam (30/10/2010). Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan visi dan misi Keketuaan Indonesia.

Di tahun 2011, Indonesia bertekad untuk dapat kembali memberikan kontribusi konkrit dan bermanfaat melalui pemikiran ASEAN beyond 2015. Dengan tetap menjaga keberlangsungan proses menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Indonesia akan mendorong visi ke depan setelah terbentuknya ASEAN Community.

Komunitas ASEAN akan menjadi inti dari pengembangan arsitektur kawasan. Suatu tatanan regional yang mengedepankan a�?dynamic equilibriuma�?, yang secara strategis tercermin pada perkembangan East Asia Summit (EAS) dengan mengikutsertakan Rusia dan AS pada masa Keketuaan Indonesia di tahun 2011.

Indonesia juga akan terus berupaya mewujudkan suatu People-Oriented and People-Centered ASEAN. Segala hasil dan manfaat ASEAN yang diperoleh harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat ASEAN secara luas.

Demikian dikutip dalam siaran pers Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN malam kemarin (4/1/2011).

Selama keketuaan tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan EAS, serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN Political Security Community (APSC) Council, ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council, ASEAN Foreign Ministersa�� (AMM) Meeting, ASEAN Economic Ministersa�� Meeting, ASEAN Defense Ministersa�� Meeting dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes.

Tema Keketuaan Indonesia adalah a�?ASEAN Community in a Global Community of Nationsa�?. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan lebih besar lagi. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global. Suatu kontribusi positif bagi komunitas global bangsa-bangsa.

Bentuk dasar dari Logo Keketuaan Indonesia adalah gunungan wayang, yang direpresentasikan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 demi mewujudkan 3 pilar Komunitas ASEAN dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. Logo dan Tema Keketuaan Indonesia di ASEAN ini telah diluncurkan pada saat KTT ASEAN ke-17 yang lalu.

Partisipasi aktif Indonesia dalam pasang surutnya ASEAN adalah berdasarkan pengalaman sendiri dalam perspektif geo-politik dan geo-ekonomi. Indonesia selalu membawa ASEAN lebih maju dan berkembang. Tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu a�?founding countriesa�? penandatangan Deklarasi Bangkok yang menandai pembentukan ASEAN. Tahun 1976, Indonesia berhasil memberikan landasan yang kuat di tengah konstelasi global yang ditandai oleh Perang Dingin, melalui kesepakatan Bali Concord I.

Tahun 2003, Indonesia kembali berhasil memberikan landasan yang kuat bagi proses transformasi ASEAN menjadi suatu organisasi yang rules-based dan berorientasi kepada masyarakat melalui kesepakatan Bali Concord II. Perkembangan transformasi ASEAN selama ini telah berhasil berjalan seiring dengan perkembangan dan kepentingan Indonesia. Bahkan transformasi ASEAN banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan Indonesia di berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara.

Sumber: Dit. Polkam ASEAN

Foreign policy Indonesia outlines post-2015 agenda for ASEAN

Abdul Khalik and Mustaqim Adamrah, The Jakarta Post

While trying to lead ASEAN to achieve its goal of becoming a community by 2015, Indonesia highlighted its agenda for the 10-member group in the post-2015 period as Southeast Asiaa��s largest economy chairs the group this year.

Indonesia proposed that this year the ASEAN Community should start playing a role on the global stage by tackling global issues such as climate change, development and conflict and security problems so that after 2015 the group would have a common platform to deal with those global issues.

a�?We must be outward looking, not self-absorbed,a�? Foreign Minister Marty Natalegawa told The Jakarta Post.

a�?We should begin drafting a road map this year so that in 10 years we have a common platform on global issues, not a common foreign policy as ASEAN is not a supranational organization.a�?

Apart from playing a greater role in world affairs, Marty said Indonesiaa��s main task was to guide the group to reach the goal of becoming a community by 2015 while giving substance to ongoing regional architecture building a�� in this case East Asia and the Pacific.

a�?Our main basic responsibility is to ensure that during the course of 2011 we continue to make progress to achieve ASEANa��s goal of becoming a community by 2015,a�? he said.

ASEAN leaders agreed that the community would be built on three main pillars a�� economic, political and security and sociocultural a�� to ensure people in ASEAN countries could coexist in a single community.
Marty said that apart from building on developments so far, Indonesia would also propose areas within the three pillars that had not benefited from strong efforts until now.

a�?For example, how we address maritime issues in our region. We are concerned as maritime issues have become problematic, involving navies and fishing vessels, not only from ASEAN but also from Northeast Asian countries,a�? he said.

Marty said the seas should a unifying factor for the region.

a�?We will be keen to develop a maritime forum, discussing how we deal with such incidents, the rules of engagement and standard operating procedures. We dona��t want unintended incidents spiraling out of control,a�? he said.

Analysts warned that Indonesiaa��s chairmanship would be challenged by problems faced by member countries, and that it had been pushed to balance its position between the US and China, both looking to make the region their sphere of influence.

Border disputes among member countries and outsiders, notably China in the South China Sea, will test Indonesiaa��s leadership. For instance, if it mediated in the South China Sea dispute between China and six ASEAN countries,A�A� Indonesia as a non-claimant state to the territory is expected to show impartiality.

Marty said that under Indonesiaa��s chairmanship, dialogue between ASEAN and China in the South China Sea dispute would continue, with the hope that all parties could develop codes of conduct on how to settle the problem of claims to the area.

Source: The Jakarta Post

Press Statement Of The Government Of The Republic Of Indonesia On The Terrorist Attacks In Alexandria, Egypt

Monday, 03 January 2011

The Government of Indonesia strongly condemns the outrageous and inhumane terrorist attacks in Alexandria, Egypt, on 1st of January 2011, that caused 21 deaths and injured dozens of innocent people.

The Government of Indonesia conveys its deepest sympathy and condolences to the Government and People of Egypt and the victims along with their bereaved families. The Government of Indonesia supports the efforts of the Government of Egypt to bring the perpetrators to justice.

The attacks in Alexandria clearly show that the terrorism remains a threat to all humankind and require continuous vigilance and cooperation amongst all parties and nations to overcome all acts of terrorism and extremism.

Indonesia is committed to work with the Government of Egypt in our common endeavour to overcome terrorism. (source: MFA – BAM)

Resmikan 11 Kantor Perwakilan RI, Menlu Tegaskan Komitmen Hubungan Baik

Kerjasama internasional merupakan keniscayaan. Diplomasi akan terus berkontribusi dalam mewujudkan kepentingan nasional. Kehadiran Perwakilan RI di negara-negara sahabat tidak lepas dari kedua hal tersebut. Menteri Luar Negeri, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa menyatakan hal ini saat meresmikan 11 Kantor Perwakilan RI tambahan di Gedung Pancasila, hari ini (29/12/2010).

Kesebelas Kantor Perwakilan RI yang diresmikan adalah KBRI Baku (Azerbaijan), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Sarajevo (Bosnia dan Hezergovina), KBRI Quito (Ekuador), KBRI Astana (Kazakhstan), KBRI Zagreb (Kroasia), KBRI Muskat (Oman), KBRI Panama City (Panama), KBRI Maputo (Mozambik), KRI Tawau (Malaysia) dan PTRI ASEAN di Jakarta.

Menlu Marty menegaskan bahwa pembukaan Kantor Perwakilan tersebut adalah bentuk nyata pencerminan hubungan baik. Dengan tambahan tersebut, kini Indonesia memiliki 130 Perwakilan.

Pembukaan kantor Perwakilan di Azerbaijan dan Kazakhstan, menurut Menlu Marty, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan identifikasi terhadap peluang kerjasama di bidang sumber daya energi.

Di Oman dan Bahrain, Indonesia berharap dapat lebih memperkokoh hubungan dengan negara-negara di Teluk, kawasan tempat ekonomi dan investasi berkembang pesat. Negara-negara tersebut juga menjadi hub bagi Indonesia ke negara-negara di sekitarnya.

a�?Perlindungan WNI di luar negeri dan penguatan hubungan antar masyarakat, tentunya juga menjadi prioritas. Indonesia juga berkeinginan untuk membuka peluang terhadap pasar non-tradisional,a�? jelasnya saat menyebut kepentingan pembukaan kantor Perwakilan di negara-negara lainnya.

Terkait dengan pembukaan PTRI ASEAN di Jakarta, Menlu Marty mengharapkan agar kepentingan Indonesia di ASEAN dapat lebih dikonsolidasikan, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua ASEAN 2011.

Menlu juga menyampaikan harapannya agar Perwakilan RI mampu mengembangkan analisa yang tajam terhadap peluang dan tantangan diplomasi, utamanya di tengah-tengah revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI Alwi Shihab (Menlu, 1999-2001), Ketua Komisi I DPR Drs. Mahfudz Siddiq Msi, Perwakilan Asing di Jakarta, Pejabat dari instansi terkait dan Kemlu. (sumber: Dit. Infomed/Yo2k)

The Inauguration of the Canada-Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG)

The signing of a Joint CommuniquA� by Prof. Dr. Bomer Pasaribu from the House of Representatives of the Republic of Indonesia and The Hon. Bryon Wilfert, P.C, M.P. from the Parliament of Canada, April 27, 2009, marked the establishment of the Canada-Indonesia Parliamentary Friendship Group (CIPFG).

The signing was held in an official ceremony on Parliament Hill in Ottawa, attended by parliament members of both countries and the Ambassador of Indonesia to Canada, H.E. Djoko Hardono. The two Parliaments agreed that the bilateral relationship between Indonesia and Canada needs to be further developed in all fields, therefore the two Parliaments will actively play their role and give contribution to support and to increase the relationship and cooperation between Indonesia and Canada.

Prof. Dr. Bomer Pasaribu said that the establishment of the CIPFG is a step forward in the effort of extending the cooperation of the two Parliaments, which have been working closely in the multilateral forum such as the Inter Parliamentary Union (IPU). The CIPFG could also be considered as an element of multi-track diplomacy and may contribute solutions to current global challenges, for instance the global economic crisis.

The Hon. Bryon Wilfert expressed his appreciation in the founding of the CIPFG and expects that the group will deliver concrete achievement in the future.

In his speech at the reception held at the Embassy of Indonesia, that same day in the evening, the Ambassador of Indonesia to Canada hoped the CIPFG will be one of the main players in promoting a strengthened cooperation between Indonesia and Canada. Thus, the CIPFG needed to focus its activities in one or two strategic areas that will lead to concrete results.

As a souvenir, the Delegation from the House of Representatives of the Republic of Indonesia gave a replica of the CN 235 plane, a product of PT Dirgantara Indonesia, to the Hon. Bryon Wilfert. The reception also presented some Indonesian traditional dances such as a�?Gending Sriwijayaa�?, a�?Cindaia�?, and an orchestra of kolintang and angklung played by the Indonesian youth in Ottawa.

Source: Embassy of Indonesia in Ottawa

Kehadiran Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Dr. M. Hidayat Nur Wahid pada G20 Speakersa�� Consultation, Ottawa, Kanada, 2-5 September 2010

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. M. Hidayat Nur Wahid, sebagai Ketua Delri telah menghadiri G20 Speakersa�� Consultation di Ottawa, Kanada, 2-5 September 2010. Dr. M. Hidayat Nur Wahid hadir bersama-sama Ketua Parlemen dari negara-negara anggota G-20 dan non G-20 memenuhi undangan Ketua Senat Kanada, the Honourable Noel Kinsella untuk dapat memberikan masukan kepada pemimpin negara dan pemerintah anggota maupun non-anggota G20 mengenai tindak lanjut dari hasil-hasil dan rekomendasi KTT G20 di Toronto bulan Juni yang lalu.

Pertemuan telah membahas topik:

  1. Strategi kolaborasi global untuk memenuhi kebutuhan produksi dan distribusi pangan;
  2. Paradigma Baru untuk Perdamaian dan Ketahanan Pangan;
  3. Model ekonomi dan financial global untuk pemajuan stabilitas ekonomi global.

Dalam kesempatan presentasinya mengenai a�?Paradigma Baru untuk Perdamaian dan Ketahanan Pangana�?, Ketua Delri antara lain menegaskan bahwa lingkungan yang damai dan stabil di setiap negara merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya Ketua Delri menghimbau agar para pemimpin G-20 dapat memberikan peran dan keterlibatan yang lebih kepada para petani dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pembangunan agrikultur nasional. Mengakhiri presentasinya, Ketua Delri merekomendasikan agar masyarakat internasional memperbolehkan negara-negara berkembang untuk melindungi produk-produk kunci pertanian dan ketahanan pangan nasional dari liberalisasi pasar.

Di sesi penutupan, Noel Kinsella, Ketua Senat Kanada, menyampaikan apresiasi kepada para Pimpinan sesi sidang, para Presenter serta Delegasi yang telah hadir di pertemuan tersebut. Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi tonggak awal bagi pertemuan konsultasi Parlemen G20 di masa mendatang. Diharapkan sejumlah ide, proposal dan inisiatif yang disampaikan di Pertemuan kali ini, dapat ditindaklanjuti oleh Peserta pertemuan di negara masing-masing.

Sementara itu, Park Hee Tae, Ketua Majelis Nasional Republik Korea menyampaikan bahwa Korea akan menyelenggarakan pertemuan kedua G20 Speakersa�� Consultation seusai dilaksanakannya KTT G20 bulan November 2010. Diindikasikan pertemuan akan dilaksanakan tahun 2011.

G-20 Speakersa�� Consultation Ottawa, Canada, 2-5 September 2010

The G-20 Speakersa�� Consultation in Ottawa, Canada was held on 2-5 September 2010. The Delegation of the Republic of Indonesia, headed by Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Chairman of Interparliamentary Cooperation, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Mr. Ir. H. Azam Azman Natawijana, Member of the Interparliamentary Cooperation, Dr. Makarim Wibisono, Advisor to the Delegation and Mr. Chairil Patria, Secretary to the Delegation, participated in the event upon the invitation from the Speaker of the Senate of Canada, The Hon. NoA�l A. Kinsella.

The Senate of Canada as the host country invited Speakers and their representatives from Ethiopia, Malawi, South Africa, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Vietnam, the European Parliament, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, the United Kingdom, Russia, Turkey, Saudi Arabia and Mexico

During the Consultation, the Indonesian Delegation actively participated and intervened in all consultation sessions, discussing global collaborative strategies to meet the need for food production and distribution; new paradigms for peace and food security; global financial and economic models for advancing global economic stability.

During the discussion on New Paradigms for Peace and Food Security session, Mr. Wahid, the Head of Delegation, delivered a presentation emphasizing on the interrelation between poverty and society marginalization with the increase of civil violence, domestic conflict and terrorism threat.

On 4 September 2010, the Delegation attended a�?Meet & Greeta�? and a�?Breaking the Fasta�? with the Indonesian Community at the Embassy of the Republic of Indonesia in Ottawa.