PRESIDEN KOMUNIKATOR POLITIK TERBAIK
Kompas - 6 Februari 2010Jakarta, Kompas - Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro, yang juga anggota DPR, Kamis (4/2) malam waktu Hongkong, mewakili ayahnya menerima penghargaan sebagai komunikator politik terbaik di kawasan Asia Pasifik.
Penghargaan Gold Standard yang diberikan oleh PublicAffairsAsia ini diterima Edhie Baskoro di Gedung Press Foreign Correspondence Club, Hongkong.
Dalam siaran pers PublicAffairsAsia disebutkan, kesuksesan kampanye politik Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009 yang membawanya kembali terpilih sebagai Presiden RI untuk periode kedua merupakan salah satu faktor yang membuatnya dinilai patut memenangi penghargaan ini.
Presiden Yudhoyono juga dipandang sebagai komunikator politik yang efektif dalam menjalankan tugas kepresidenan di lingkup domestik ataupun internasional.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat, mengutip Vice President PublicAffairsAsia Mark O Brien, Presiden Yudhoyono menyisihkan para finalis lain, di antaranya Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva dan Ryan Gawan yang menjalankan kampanye sosial di Afganistan melalui Save The Children, Inggris.
Julian menilai, penghargaan itu menjadi prestise tersendiri karena merupakan bentuk penghargaan obyektif dari dunia internasional kepada Presiden Yudhoyono.
Namun, apresiasi serupa, menurut Julian, belum diperoleh Presiden di dalam negeri. ”Hanya sayang, sebaliknya di dalam negeri justru ini yang kita rasakan,” ujarnya.
Sikap defensif
Terkait dengan penganugerahan penghargaan kepada Presiden Yudhoyono tersebut, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, Turnomo Rahardjo, berpendapat, kapasitas komunikasi politik yang efektif juga perlu diukur dari dampak komunikasi itu bagi kesejahteraan masyarakat.
Isu seputar program 100 hari pertama periode kedua pemerintahan Presiden Yudhoyono, misalnya, bergulir memanas karena Presiden mengklaim kesuksesan besar berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah secara sepihak. Adapun masyarakat yang kesulitan memahami indikator itu menilai program 100 hari gagal.
”Pernyataan sukses atau gagal itu sifatnya politis. Lebih baik pemerintah memastikan saja bahwa program pemerintah sudah berada di jalur yang tepat menuju peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Turnomo.
Kritik masyarakat yang terus-menerus, menurut Turnomo, adalah konsekuensi bagi pejabat politik. Kritik itu cukup dijawab dengan menunjukkan kinerja.
”Sayangnya, saya melihat komunikasi Presiden justru sering bersifat defensif,” ujar Turnomo.
(DAY/HAR)
Sumber: Kompas - www.kompas.com